Bagaimana Pulau Jersey Jadi Jalur Aman Pundi-Pundi Kekayaan Miliarder Rusia Abramovich Sebelum Invasi ke Ukraina, Simak Faktanya!

JawaPos.com — Bagaimana Pulau Jersey atau sebuah wilayah dependensi mahkota Inggris (crown dependency) dikenal sebagai surga pajak? 

Usut punya usut, ternyata Pulau Jersey berperan strategis dalam melindungi pundi-pundi kekayaan miliarder Rusia, Roman Abramovich. 

Dokumen pengadilan terbaru mengungkap bagaimana pulau ini menyediakan jalur aman bagi sang oligark dengan pendekatan hati-hati, bahkan dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah Inggris, sebelum invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir dari The Guardian, Senin (24/11/2025), pengadilan Jersey menerbitkan sekitar 370 halaman putusan terkait perseteruan hukum dua tahun antara otoritas Jersey dan Abramovich beserta empat rekan dekatnya. Putusan ini mengungkap bahwa pada 2016 dan 2017, Abramovich diberikan “safe harbour” melalui skema residensi khusus bagi individu dengan kekayaan sangat tinggi. 

Safe harbour dalam konteks ini berarti perlindungan hukum atau status residensi khusus yang memudahkan miliarder untuk menempatkan asetnya di wilayah tersebut. Permohonannya disetujui pada September 2017.

Dokumen pengadilan juga mencatat bahwa Jersey memberi izin agar perusahaan-perusahaan yang mengendalikan sebagian besar kekayaannya dipindahkan ke pulau tersebut. Transfer kekayaan senilai miliar dolar AS (setara Rp 117 triliun dengan kurs Rp 16.720) dilakukan pada 2017 dan kembali pada 2021, beberapa bulan sebelum invasi Rusia ke Ukraina. 

Entitas pusat kekayaannya, yang diduga berupa “family office”, memperoleh lisensi di Jersey sejak 2016 untuk mengelola aset seperti pesawat, kapal pesiar, dan investasi global. Sebagai informasi, family office adalah lembaga pribadi yang mengelola kekayaan keluarga miliarder, termasuk investasi, aset, dan kegiatan filantropi.

Langkah ini tidak terjadi tanpa pengawasan London. Dokumen menunjukkan setidaknya tujuh pemeriksaan latar belakang dan empat pertemuan tatap muka antara pejabat Jersey dan Inggris. Meski Abramovich dikenal memiliki hubungan dekat dengan Vladimir Putin, pemerintah Inggris tidak menolak langkah tersebut.

Situasi berubah drastis setelah invasi Ukraina. Pada April 2022, otoritas Jersey membekukan aset Abramovich senilai USD 7 miliar, yang telah masuk daftar sanksi Inggris dan Jersey. Seiring dengan langkah tersebut, Kejaksaan Jersey kemudian menyelidiki dugaan pencucian uang terkait asal-usul kekayaannya saat membangun bisnis minyak Sibneft di era 1990-an.

Meskipun Abramovich melakukan upaya hukum untuk mencabut pembekuan asetnya, hasilnya tetap gagal. Pengadilan Banding Jersey menolak bandingnya pada 2025, begitu pula gugatan untuk judicial review atas penyelidikan Kejaksaan Jersey. 

Selain itu, Abramovich menuduh Jersey melakukan “konspirasi negara” dan menyebut penyelidikan sebagai “state‑engendered entrapment” atau “perangkap yang direkayasa negara”, menunjukkan kompleksitas sengketa hukum yang dihadapinya pasca-invasi.

Di sisi lain, kekhawatiran terhadap reputasi Jersey tercermin dalam laporan Barry Faudemer, mantan kepala penegakan di Jersey Financial Services Commission, pada 2016. Faudemer menegaskan, “Afiliasi dekat Abramovich dengan Putin menghadirkan risiko reputasi bagi pulau ini, terutama karena semakin berkembangnya persepsi bahwa Rusia adalah negara ‘nakal’ yang menggunakan tindakan militer untuk mencapai tujuannya.” 

Dia juga menyoroti potensi bahwa perusahaan yang terdaftar di Jersey bisa digunakan untuk “mencuci hasil korupsi atas nama pihak ketiga, termasuk Putin.”

Meski demikian, pejabat Jersey menyadari manfaat finansial dari kehadiran Abramovich. Putusan pengadilan mencatat, “Jika disetujui, kekayaan substansial [Abramovich] akan bermigrasi ke Jersey dengan semua manfaat finansial yang menyertainya.” Pertimbangan ini memperlihatkan dilema yang dihadapi pulau itu: bagaimana menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan risiko reputasi di mata internasional.

Dilema tersebut semakin nyata pasca-invasi Rusia ke Ukraina, ketika polisi Jersey melakukan penggeledahan terhadap beberapa properti terkait Abramovich. Menurut laporan Reuters, “surat perintah penggeledahan diperoleh dengan cara yang salah,” dan pihak berwenang kemudian setuju membayar ganti rugi serta menghancurkan salinan dokumen yang disita, menyoroti kompleksitas pengawasan hukum di tengah tekanan geopolitik.