JawaPos.com – Amerika Serikat (AS) mendadak mencabut pendanaan untuk sedikitnya 22 program pertukaran budaya internasional. Total anggaran yang dibatalkan mencapai USD 100 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

Mengutip laporan The PIE News, keputusan itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS pada 13 Agustus lalu melalui komunikasi internal.

Alasannya, program-program tersebut dianggap “prioritas rendah” dalam kondisi anggaran tahun fiskal 2025.

Pemangkasan ini langsung memicu kekhawatiran. Mark Overmann, Direktur Eksekutif Alliance for International Exchange, menyebut situasi ini sebagai “krisis eksistensial”.

“Organisasi akan kehilangan dana yang sudah dijanjikan. Dampaknya, ada potensi pemutusan kerja, pengurangan staf, bahkan penutupan lembaga,” ujarnya. 

Bill Gertz, Ketua American Institute for Foreign Study (AIFS), menambahkan setidaknya 10 ribu mahasiswa terdampak.

“Bukan hanya rencana pelajar yang hancur, tapi juga stabilitas finansial lembaga penyelenggara ikut terguncang,” katanya.

Beberapa program unggulan turut dibatalkan. Di antaranya Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program, Mandela Washington Fellowship, hingga Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI).

Program YES menjadi sorotan karena dibentuk setelah tragedi 9/11 untuk mempererat hubungan antara AS dengan negara-negara mayoritas Muslim.

Seorang mantan staf Senat AS menyebut penghentian ini bisa membuat AS semakin terisolasi di panggung global.

Yang menimbulkan polemik, dana tersebut sejatinya sudah disetujui Kongres. Namun Office of Management and Budget (OMB) menghentikan pencairan. 

“Kalau OMB bisa melakukannya sekarang, mereka bisa terus mengulanginya. Itu membuka jalan untuk menghapus program pertukaran internasional secara permanen,” kata Overmann.

Aliansi organisasi pertukaran budaya kini meluncurkan kampanye agar Kongres turun tangan menyelamatkan program. Mereka menyebut keputusan ini bisa merusak warisan 75 tahun pertukaran pelajar AS, termasuk semangat program Fulbright.

Menanggapi kritik, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan keputusan diambil usai meninjau situasi fiskal.

“Setiap program harus bisa menjawab pertanyaan apakah membuat Amerika lebih aman, lebih kuat, atau lebih makmur,” ujarnya.