Sosok Perdana Menteri Malaysia Masih Tanda Tanya

JawaPos.com – Siapa yang bakal menjadi perdana menteri (PM) Malaysia masih menjadi tanda tanya. Upaya mencari kesepakatan demi memenuhi syarat dukungan untuk membentuk pemerintahan menemui jalan buntu.

Pemimpin koalisi Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin menolak tawaran Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah. Dia tidak ingin membentuk pemerintahan gabungan dengan pemimpin Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim.

”Belum ada keputusan,” ujar Anwar pasca bertemu dengan Sultan Abdullah dan Muhyiddin seperti dikutip Agence France-Presse. Dia juga menegaskan bakal lebih lama dan tidak ada batasan waktu kapan penentuan posisi PM.

Anwar maupun Muhyiddin kemarin pukul 16.30 dipanggil ke istana untuk bertemu dengan Yang Dipertuan Agong. Hingga batas akhir waktu pengumpulan dukungan pada pukul 14.00, belum ada satu pun koalisi yang mengantongi suara minimal untuk membentuk pemerintahan. Yaitu, 112 dukungan anggota parlemen.

PH gagal berkoalisi dengan Barisan Nasional (BN). Koalisi BN memilih untuk tidak bergabung dengan PH ataupun PN. Mereka memutuskan berdiri sendiri menjadi kelompok oposisi. BN memiliki 30 suara di parlemen. Sejatinya, BN bisa jadi penentu. Jika mereka mau merapat ke PH atau PN, koalisi yang dipilih BN bisa langsung membentuk pemerintahan.

”Untuk saat ini, BN sepakat tetap menjadi oposisi,” cuit Ismail Sabri Yaakob di akun Twitter-nya. Keputusan itu diambil setelah rapat dengan semua anggota Dewan Tertinggi BN di markas UMNO Menara Dato’ Onn, Kuala Lumpur. UMNO merupakan partai terbesar di BN.

Dalam pertemuan di Istana Negara, Sultan Abdullah memberi tawaran membentuk pemerintahan gabungan. Anwar menerima usulan tersebut, tapi tidak dengan Muhyiddin. Kendati perolehan suara PN di belakang PH, Muhyiddin mengklaim telah berhasil mengumpulkan dukungan dari partai-partai lain. Dalam pemilu 19 November lalu, PH berhasil meraup 82 kursi sedangkan PN 73 kursi.

”Saya ingin mengklarifikasi bahwa kemarin kami telah menyerahkan dokumen yang diperlukan ke istana untuk membuktikan bahwa PN dengan partai lain memiliki 115 anggota parlemen yang didukung oleh deklarasi yang sah,” ujar Muhyiddin dalam konferensi pers pasca bertemu dengan Sultan Abdullah.

Muhyiddin menjelaskan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan PH. Tidak disebutkan dengan jelas di luar PN, partai mana saja yang memberikan dukungan untuk Muhyiddin. Sebab jika memang benar PN mengantongi 115 dukungan, raja pasti memintanya membentuk pemerintahan. Namun, versi istana tidak ada yang berhasil mengumpulkan syarat minimal.

Massa dari PH maupun PN kemarin memenuhi depan Istana Negara. Mereka menyuarakan dukungan untuk kandidat masing-masing. Salah satu pendukung Anwar bahkan menangis bersujud di poster wajah pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.

Istana Negara kemarin mengeluarkan pernyataan agar penduduk tetap sabar dan tenang hingga proses pembentukan pemerintahan dan pemilihan PM ke-10 selesai. Keputusan akan dibuat secepatnya. Hari ini pukul 10.30, sebanyak 30 legislator terpilih BN dipanggil ke istana. Mereka akan ditanyai satu per satu bakal memberikan dukungan ke PH atau PN. Pertemuan tersebut mungkin jadi penentu siapa yang bakal memimpin Malaysia ke depan.

Sementara itu, Kepala Polisi Nasional Malaysia Acryl Sani Abdullah Sani memperingatkan pengguna media sosial agar tidak mengunggah hal-hal yang provokatif terkait pemilu. Peringatan itu dikeluarkan setelah adanya laporan banyaknya konten di dunia maya yang bisa memicu kerusuhan ras. Sebagian besar unggahan diarahkan ke PH yang terdiri atas partai-partai multiras.

Partai Aksi Demokratik (DAP) yang menjadi salah satu anggota koalisi PH didominasi oleh orang Tionghoa. Sebagian penduduk Melayu tidak senang jika DAP duduk di pemerintahan. Acryl Sani menegaskan bahwa mereka yang nekat mengunggah konten provokatif akan diproses hukum.

”Polisi mengingatkan pengguna media sosial untuk tidak menyalahgunakan platform dengan menyebarkan konten provokatif yang dapat membuat publik khawatir,” ujar Acryl Sani seperti dikutip The Straits Times.