Kecewa dengan Cara Biden Tangani Konflik Israel-Palestina, Pejabat AS mundur

JawaPos.com - Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (18/8) kemarin mundur karena kecewa dengan kebijakan Presiden Joe Biden dalam menangani konflik Israel-Palestina, dikutip dari ANTARA.

Josh Paul, yang menangani transfer senjata selama lebih dari 11 tahun di Biro Urusan Politik-Militer Deplu AS, mengumumkan pengunduran dirinya melalui surat.

Dalam surat dua halaman itu, dia menjelaskan bahwa keputusannya didasari keyakinan bahwa pendekatan AS dalam konflik tersebut, khususnya soal penyediaan senjata mematikan, telah mencapai titik di mana dia tidak lagi dapat mendukungnya.

Baca Juga: Kompetisi Video Amatir Seniman Konten Kreator se-Jawa Tengah Bangkitkan Semangat Berkreasi

Menurut Paul, penyediaan senjata oleh AS ke Israel terus berlanjut, bahkan diperluas dan dipercepat.

"Saya tidak lagi bisa mendukung kebijakan ini," kata dia, merujuk pada dukungan pemerintah Biden pada Israel dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober.

Paul menegaskan serangan Hamas terhadap Israel adalah tindakan yang mengerikan, tetapi serangan balasan Israel yang didukung AS akan memperburuk konflik tersebut.

"Dukungan buta pada satu pihak akan merusak kepentingan kedua pihak dalam jangka panjang," katanya.

Baca Juga: KPU Pasatikan Pasangan Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud Jalani Tes Kesehatan Pekan ini di RSPAD

Dalam pidatonya di Tel Aviv pada Rabu, Biden menyuarakan dukungan penuhnya bagi Israel.

"Kalian tidak sendirian. Kalian tidak sendirian," katanya.

"Amerika Serikat akan selalu ada untuk kalian. Kami tahu bahwa serangan teroris baru-baru ini telah menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang mendalam bagi bangsa ini (Israel)."

Dalam surat pengunduran dirinya, Paul menyampaikan keinginannya agar orang-orang yang tidak bersalah, baik di Israel maupun di Palestina, dilindungi.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud dan Anies-Imin Jalani Tes Kesehatan Pekan Ini

Pembunuhan dan penculikan warga sipil oleh kelompok teroris di Israel dan Palestina adalah tindakan yang bertentangan dengan upaya perdamaian, katanya.

Dia menambahkan bahwa hukuman kolektif, pembersihan etnis, pendudukan, dan kebijakan apartheid adalah musuh bagi perdamaian.