Konstruksi Infrastruktur Ibu Kota Baru Dimulai Pertengahan 2020

JawaPos.com - Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN) yang baru oleh Presiden Jokowi. Dipilihnya dua kabupaten tersebut sebagai ibu kota baru merupakan hasil dari serangkaian kajian yang tim yang telah tunjuk.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk proses persiapan dan pembangunan lokasi ibu kota negara baru akan dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, desain kawasan dan tata ruang ditarget selesai pada pertengahan 2020.

Kedua, prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desainnya mulai dari sekarang sampai dengan pertengahan 2020.

"Kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," kata Basuki kepada awak media, Selasa (27/8). Selanjutnya, IKN baru akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan.

Menurut Basuki, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Ilustrasi: Suasana malam Ibu Kota Jakarta di wilayah bundaran HI. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Ilustrasi: Suasana malam Ibu Kota Jakarta di wilayah bundaran HI. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun. 19 persen dana itu berasal dari APBN. Anggaran itu berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024 kita sudah dapat memulai pergerakan ke Ibu Kota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” tandasnya.