Gapensi Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur

JawaPos.com - Dalam hitungan hari lagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) bakal berganti kepemimpinan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Selama kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Sektor demikian dinilai tidak jauh berbeda dengan presiden mendatang, yakni di bawah Prabowo-Gibran.

Pada program pembangunan infrastruktur, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap Prabowo- Gibran lebih memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal.

Sekjen Gapensi La Ode Safiul Akbar menilai, banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin. Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun kebelakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.

Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Apalagi dalam RAPBN 2025 Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar La Ode Safiul Akbar di Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.

“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia.

Selama ini, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. “Ini mengecewakan bagi kami. Karena, seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.

Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada 2023 mencapai 190.677. Dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan skala besar 1.942 perusahaan.

Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan startegis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor kokal. “Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Untuk itu, sambung La Ode, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerjasama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap - tiap daerah.

“Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruks,” tutur dia.