Investasi Tak Berkeadilan

Pembangunan selalu diukur dengan capaian-capaian ekonomi. Keberhasilan kerja pemerintah dilihat dari besarnya investasi yang masuk, panjangnya jalan tol yang dibangun, rangkaian pembangunan infrastruktur yang dilabeli sebagai proyek strategis nasional.

Untuk mencapai target-target tersebut, ilmu-ilmu yang dipakai adalah ilmu yang dianggap sebagai ”hard science”, ilmu-ilmu yang langsung bisa mengarahkan pada hasil nyata yang bisa dilihat, diukur, dan mendatangkan keuntungan.

Dengan paradigma pembangunan seperti itu, ilmu-ilmu kemanusiaan pun diabaikan karena dianggap tak penting, bahkan dianggap sebagai penghalang atau malah jadi beban. Padahal, hanya dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, proses pembangunan bisa dijalankan dengan pemahaman atas manusia-manusia yang terdampak dan terlibat.

Kericuhan dan kekerasan di Pulau Rempang, Wadas, bahkan Kanjuruhan semestinya tidak terjadi jika setiap kebijakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu kemanusian. Ilmu-ilmu kemanusiaan memberi dasar telaah atas nilai, kebutuhan, hasrat dan aspirasi, kekuatan dan kelemahan manusia. Dalam bahasa Soedjatmoko, ilmu-ilmu kemanusiaan akan membantu penyusunan kerangka moral imajinatif dalam kebijakan pembangunan.

Ketika sebuah kebijakan berdasar pada ilmu-ilmu kemanusiaan, empati –rasa senasib sepenanggungan– akan dikedepankan. Negara harus selalu ingat bahwa rakyat bukanlah musuh dan warga yang tinggal di sebuah wilayah adalah tuan rumah.

Pada akhirnya, tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Ketika pembangunan dan investasi menimbulkan kekerasan dan penderitaan, sudah jelas itu tidak berdasar pada prinsip keadilan. (*)

---

OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog