Muchlis Hanafi: Sistem Syarikah di Makkah Efektif dan Profesional, Pecah Kloter Bukan Penurunan Kualitas

JawaPos.com – Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah terus berlangsung. Hari ini, Senin (12/5) adalah hari ketiga proses pemindahan itu. Selama dua hari sejak Sabtu (10/5), sedikitnya 9.052 calon jemaah haji Indonesia diberangkatkan menunu Makkah menggunakan ratusan bus setelah mengambil miqat di Bir Ali.

Jika selama di Madinah seluruh layanan jemaah berbasis kelompok terbang (kloter), maka mulai di Makkah sistem yang digunakan adalah berbasis syarikah. Yakni, perusahaan penyedia jasa layanan haji yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Arab Saudi.

Perubahan ini bukan kebijakan Kementerian Agama RI, melainkan aturan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang berlaku sejak 2022 untuk seluruh negara pengirim jemaah.

“Layanan Makkah ini berbasis syarikah. Kalau di Madinah masih berbasis kloter. Ini kebijakan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan berlaku untuk seluruh negara,” ujar Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Muhammad Hanafi dalam konferensi pers di Kantor Daker Makkah, Minggu (11/5) malam. 

Muchlis menjelaskan bahwa penataan layanan berbasis syarikah bertujuan untuk memperjelas struktur tanggung jawab, memperkuat profesionalitas layanan, serta memudahkan koordinasi dan pengendalian terhadap seluruh proses ibadah, terutama pada fase kritis di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Penataan berbasis syarikah bertujuan untuk memudahkan pengendalian layanan oleh syarikah sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jamaah,” katanya.

“Syarikah itu seperti kafilahnya para jemaah. Ini memastikan tanggung jawab layanan lebih profesional dan mempermudah pelaporan ke otoritas,” lanjutnya.

Menurut dia, layanan dalam sistem ini mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan logistik di puncak haji. Bahkan, jika terjadi situasi darurat atau persoalan teknis di lapangan, syarikah punya kewenangan dan kapasitas untuk menangani langsung karena sistem ini telah disesuaikan dengan basis data kuat dari otoritas Arab Saudi.

“Indonesia tentu menyambut kebijakan ini, dengan penyesuaian bertahap tapi tetap mengutamakan kenyamanan dan perlindungan jemaah,” ujar Muchlis.

Ia menekankan bahwa penempatan jemaah di hotel sesuai syarikah bukan berarti terjadi penurunan kualitas layanan. Setiap jemaah tetap mendapat hak pelayanan setara, baik dari segi fasilitas kamar, bimbingan ibadah, logistik makanan, maupun pengantaran ke Masjidil Haram dan lokasi puncak haji.

“Penempatan jemaah di hotel berdasarkan syarikah tidak mengurangi layanan dari aspek kualitas maupun kuantitas,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, sistem ini juga bertujuan mengurangi beban koordinasi lintas sektor dan menjamin penyelesaian masalah secara cepat dan terfokus. Kementerian Haji Arab Saudi sangat ketat menerapkan sistem syarikah, terutama untuk memastikan puncak ibadah haji dapat dijalani dalam kondisi aman dan tertib.

“Kementerian Haji itu strict, harus berbasis syarikah. Fase Armuzna ini yang paling krusial. Koordinasi dengan sistem ini lebih cepat, dan kalau ada masalah cepat ditemukan solusinya,” jelas Muchlis.

Terakhir, ia mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.