<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/image-1-3985987251.jpeg" alt="Pelaksanaan ibadah umrah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah umrah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran membawa dampak besar bagi sejumlah sektor. Salah satunya mengarah ke aktivitas umrah dan haji yang terancam terganggu.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengungkapkan, hal ini berpotensi berdampak pada aktivitas umrah dan haji apabila terdapat ketidakpastian global yang berlangsung lama.
Menurutnya, hal ini juga akan memengaruhi mobilitas internasional. Aktivitas itu sendiri mempunyai keterkaitan ekonomi yang luas di dalam negeri, mulai dari layanan perjalanan, perhotelan, hingga sektor pendukung lainnya.
Seperti diketahui, sejumlah penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, mengalami pembatalan penerbangan akibat eskalasi konflik yang meninggi.
&ldquo;Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode yang berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,&rdquo; ujar Piter dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3).
Dalam situasi seperti ini, ia menekankan bahwa amat penting pemerintah menyiapkan sejumlah skenario kebijakan. Tujuannya, agar dampak negatif ini bisa diminimalisir.
&ldquo;Sulit untuk memprediksi ketidakpastian global. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, fiskal, dan kepercayaan pasar,&rdquo; ujarnya.
Dia menekankan, secara keseluruhan Prasasti menilai bahwa periode yang memasuki ketidakpastian global ini sangat menuntut kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis perhitungan fiskal yang cermat.
&ldquo;Keseimbangan antara menjaga daya beli&nbsp;masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal menjadi kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,&rdquo; tukas Piter.

Konflik Israel-AS vs Iran tekan sektor umrah, haji, dan BBM. Dampak ini berpengaruh pada ekonomi Indonesia dan mobilitas internasional saat ini.

Dampak Konflik Israel-AS vs Iran: Bukan Cuma BBM, Umrah dan Haji juga Tertekan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/diskusi-haji-2087400925.jpg" alt="Diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI), Minggu (25/1). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI), Minggu (25/1). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peran penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dinilai perlu penguatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Muzakir, dalam diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI). Muzakir menyoroti, legalitas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal dalam penyelenggaraan haji khusus baik kuota nasional maupun kuota tambahan, PIHK tidak menggunakan dana negara. Ia menegaskan, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang BPK hanya sebatas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. &ldquo;UUD memerintahkan BPK mengaudit keuangan negara, bukan audit swasta. Tidak boleh BPK memeriksa keuangan lembaga atau korporasi badan hukum maupun nonbadan hukum. Itu beda domain,&rdquo; kata Muzakir di Jakarta, Sabtu (24/1). Ia mempertanyakan proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap keuangan PIHK dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Menurutnya, sebelum melakukan audit, harus dipastikan terlebih dahulu apakah objek yang diperiksa benar-benar merupakan keuangan negara. &ldquo;Ini harus dipastikan dulu, objeknya itu keuangan negara atau bukan. Dalam konteks haji khusus, uang itu murni dibayarkan oleh calon jemaah haji khusus. Itu uang pribadi. Kalau dikumpulkan, apakah menjadi keuangan negara? Bukan,&rdquo; ujar Muzakir. Muzakir juga mempertanyakan dasar hukum BPK dan KPK meminta audit serta pengembalian keuntungan dari PIHK. &ldquo;Dasar BPK dan KPK meminta audit PIHK itu apa? Apakah penyelenggara haji khusus ini para kriminal semua? Tidak bisa KPK meminta penyelenggara haji khusus mengembalikan keuntungan yang diterima. Ini dasarnya apa?&rdquo; tuturnya. Secara khusus, Muzakir menyoroti penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomopakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Muzakir, dalam diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI).r 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk menyeret PIHK. Menurutnya, kedua pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum yang mengelola keuangan negara. &ldquo;Pengurus travel ini tidak bisa dikualifikasikan sebagai pengelola uang negara. Karena itu, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa dikenakan,&rdquo; ujarnya. Ia menilai, upaya menyeret PIHK dalam perkara ini berpotensi dipaksakan dengan mengaitkannya pada pejabat Kementerian Agama. &ldquo;Karena tidak bisa berdiri sendiri, maka digabung dengan orang-orang di Kemenag. Nanti diarahkan turut serta. Padahal, itu konstruksi yang harus sangat hati-hati,&rdquo; ungkap Muzakir. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, KPK menyebut sejumlah dokumen sebagai barang bukti, salah satunya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. KMA tersebut mengatur tambahan kuota haji sebanyak 20.000, dengan pembagian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur perimbangan kuota sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Muzakir menilai KMA 130 sepenuhnya merupakan kewenangan Menteri Agama, tanpa keterlibatan PIHK. &ldquo;Kalau diputuskan perimbangan kuota 50:50, PIHK hanya menerima. Tidak ada cawe-cawe PIHK. Keterlibatan PIHK menurut saya nihil,&rdquo; tegasnya. Ia juga menekankan hingga kini KMA 130/2024 belum dibatalkan dan masih sah secara hukum. &ldquo;Kalau KPK atau lembaga lain menilai KMA itu bertentangan dengan undang-undang, silakan diuji dulu. Selama belum ada putusan pembatalan, secara hukum KMA itu masih sah dan berlaku sebagai dasar hukum,&rdquo; pungkasnya.

Penguatan PIHK dianggap penting untuk optimalisasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Diskusi membahas audit keuangan dan peran KPK.

PIHK Dinilai Perlu Diperkuat untuk Penyelenggaraan Haji yang Lebih Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/foto-terbaik-2025-2696551-1475444356.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mencapai 102,57 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif tingginya kesiapan dan antusiasme calon jamaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan capaian pelunasan yang melampaui target harus diiringi dengan kesiapan teknis dan pelayanan yang menyeluruh di lapangan. &ldquo;Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,&rdquo; kata Marwan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah haji sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia. &ldquo;Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,&rdquo; ujar Gus Irfan. Ia menegaskan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman utama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. &ldquo;Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada perlindungan jemaah,&rdquo; tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan, jenis pesawat yang digunakan setiap kloter, serta kepastian jadwal pelunasan seluruh layanan haji. Selain itu, pemerintah juga memastikan keterbukaan informasi terkait pelayanan akomodasi jemaah, transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur pergerakan jemaah di Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah. Dalam aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan tenaga kesehatan profesional yang didukung sarana dan prasarana memadai. Termasuk kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah. "Serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji," pungkasnya. &nbsp;

Pelunasan biaya haji 2026 lampaui target 102%. DPR ingatkan kesiapan pelayanan jemaah haji harus matang demi kenyamanan dan keselamatan

Pelunasan Biaya Haji 2026 Lampaui Target, DPR Ingatkan Harus Diimbangi Kesiapan Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/bank-mega-syariah-1377374616.jpg" alt="Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Mega Syariah mencatat bahwa pertumbuhan minat pendaftaran haji di kalangan generasi muda turut mendorong kinerja positif perseroan secara keseluruhan di akhir tahun 2025. Berdasarkan data keuangan perusahaan, volume tabungan mencatatkan kenaikan lebih dari 8,05 persen (year on year/yoy). Peningkatan ini juga dibarengi dengan perluasan basis nasabah, dimana jumlah rekening tumbuh lebih dari 4,8 persen (yoy). "Saat ini Bank Mega Syariah semakin menjadi pilihan masyarakat dalam merencanakan keuangan&nbsp;untuk perencanaan haji dan umrah. Di tahun 2025 Bank Mega Syariah memberangkatkan lebih dari 4.400 jamaah haji," kata Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney) dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1). Perseroan mencatat, perencanaan ibadah haji kini mulai didominasi oleh kelompok usia produktif. Secara keseluruhan, kontribusi nasabah muda yang terdiri dari anak-anak, Generasi Z, dan Milenial semakin mendominasi portofolio tabungan haji di Bank Mega Syariah. Oney mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, profil nasabah tabungan haji Bank Mega Syariah yang sudah mendapatkan porsi haji menunjukkan pergeseran. Kelompok Milenial (29-44 tahun) mengalami porsi pertumbuhan akuisisi terbesar mencapai 43 persen, disusul oleh Gen X (44-57 tahun) sebesar 26,5 persen. "Kami melihat kesadaran untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini tumbuh sangat pesat. Hingga akhir 2025, pertumbuhan jumlah akuisisi nasabah dari kelompok Gen Z tumbuh 39,1 persen secara tahunan," ujar Oney. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan minat masyarakat, terutama generasi muda ini tak lepas dari kemudahan akses produk Tabungan Haji iB. Produk ini menggunakan akad&nbsp;mudharabah mutlaqah, bebas biaya administrasi bulanan, dan terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Mengingat waktu tunggu haji yang mencapai puluhan tahun, masyarakat diingatkan untuk mulai menabung di usia muda agar dapat beribadah dalam kondisi fisik yang masih prima. Melalui aplikasi M-Syariah, Bank Mega Syariah menyampaikan bahwa pembukaan tabungan haji kini bisa dilakukan secara&nbsp;online&nbsp;tanpa harus ke cabang. Adapun belum lama ini, yakni pada 15 Januari 2026, perseroan kembali mengumumkan daftar pemenang program Poin Haji Berkah sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah. Dalam pemilihan acak tahap ketiga ini, sebanyak 20 nasabah memenangkan beragam hadiah. Pemenang ditentukan berdasarkan pemilihan acak dari nasabah yang sesuai dengan kriteria program seperti kriteria poin dan kriteria saldo. Sebelumnya Bank Mega Syariah telah menggelar pemilihan acak pada tahap pertama dan kedua. Program yang berlangsung sejak 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026 ini masih menyisakan kesempatan bagi nasabah untuk mengikuti pemilihan acak tahap keempat dan satu kali&nbsp;grand prize.

Secara keseluruhan, kontribusi nasabah muda terdiri dari anak-anak, Generasi Z, dan Milenial semakin mendominasi portofolio tabungan haji.

Kinerja Bank Mega Syariah 2025 Terdorong Tumbuhnya Minat Generasi Muda Beribadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/IMG_20220518_090341-1-1368276321-1336509749.jpg" alt="Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membenarkan seorang warga asal Kota Padang berjalan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. "Pertama, kita mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji walaupun dengan berjalan kaki," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki di Kota Padang, Sabtu. Hal tersebut disampaikan M. Rifki menanggapi seorang warga Kota Padang bernama M. Alif yang memulai keberangkatan ke tanah suci pada Jumat (16/1) dari salah satu masjid di kota tersebut dengan berjalan kaki. Rifki mengatakan warga yang berjalan kaki atau bersepeda ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam kelima tersebut bukan lah yang baru. Sebelum haji dikelola Kemenhaj, Kementerian Agama beberapa kali menjumpai warga asal Indonesia melakukan yang sama. Pada 2024 Rifki mengaku sempat bertemu dengan seorang jamaah asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi menggunakan sepeda. Jamaah itu menghabiskan waktu selama sembilan bulan untuk bisa tiba di Arab Saudi. Sayangnya, kedatangan yang bersangkutan di tanah suci tidak bertepatan dengan musim haji 2024 sehingga hanya melaksanakan ibadah umrah. Ia menegaskan dan mengingatkan setiap individu yang ingin melaksanakan ibadah haji, atau masuk ke Makkah secara mandiri agar tidak terjebak penipuan. Sebab, setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji wajib menggunakan visa haji. "Yang perlu diingat adalah semua orang yang ingin masuk ke Arab Saudi harus menggunakan visa haji," ujarnya. Terpisah, M. Alif seorang warga Kota Padang memulai perjalanannya dengan berjalan kaki dari Kota Padang ke Makkah pada Jumat (16/1/2026). Niat baik itu ia awali dari salah satu masjid di kawasan Pantai Padang. "Insyaa&nbsp;Allah mau berangkat ibadah haji dari Padang menuju Makkah dengan berjalan kaki," kata dia di salah satu akun media sosial. Alif menjelaskan niat baik untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki dilatarbelakangi ingin mendapatkan haji yang mabrur dengan cara mujahadah, atau dengan cara berjalan kaki. (*)

Kemenhaj membenarkan bahwa ada seorang warga asal Kota Padang berjalan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji

Kemenhaj Sebut Seorang Warga Padang Jalan Kaki untuk Tunaikan Haji di Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Yaqut-Cholil-Qoumas-_SALMAN-TOYIBI-3JPG-2852430475.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Yaqut di periksa selama kurang lebih 4,5 jam untuk memenuhi panggilan KPK terkait klarifikasi penyelidikan dugaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Yaqut di periksa selama kurang lebih 4,5 jam untuk memenuhi panggilan KPK terkait klarifikasi penyelidikan dugaan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku lega dengan penetapan tersangka eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atas dugaan kasus korupsi haji. Menurutnya, itu berarti hasil kerja panitia khusus (pansus) haji 2024 tidak sia-sia. "Jadi temen-temen daripada pansus haji tahun 2024 sudah lega dengan penetapan tersangka ini. Artinya kerja pansus tidak sia-sia," ujarnya usai membuka Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Dengan penetapan tersangka Yaqut dalam kasus dugaan korupsi haji itu, Abdul Wahid menyebut bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan haji oleh pemerintah pada tahun 2026 akan lebih ditingkatkan. "Jadi pengawasannya maka tadi saya sampaikan haji tahun 2026 ini lebih ketat lagi. Bahkan ada yang mengatakan haji tahun 2026 kok kayak masuk TNI," ucapnya. Dengan gaya pengetatan ini, politisi Gerindra itu memastikan tidak ada lagi kuota haji umat yang dirampas dari haknya. "Tidak seperti tahun yang lalu ada yang loncat-loncat yang itu kita temukan dalam pansus. Tahu nggak loncat-loncat? Yang belum jatahnya berangkat, dia wani piro kerja sama dengan oknum-oknum kemarin," pungkasnya. Sebelumnya, KPK memastikan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan dan penyelenggaraan kuota haji tahun 2023-2024. Selain mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menetapkan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishafah Abidal Aziz, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. &ldquo;Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,&rdquo; ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1). &ldquo;Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,&rdquo; sambungnya. Menurut Budi, perkara dugaan korupsi kuota haji ini disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. &ldquo;Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3,&rdquo; ujarnya. Budi menjelaskan, hingga saat ini besaran nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &ldquo;BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,&rdquo; jelasnya. KPK juga memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan belum berhenti pada penetapan tersangka. Ia menambahkan, penyidik turut melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biro travel haji. Budi menegaskan, seluruh langkah penyidikan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. &ldquo;Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,&rdquo; imbuhnya. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah. Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut. &nbsp;

Yaqut jadi tersangka korupsi haji 2024. Abdul Wachid dan DPR lega dengan hasil pansus. Pengawasan haji 2026 dijanjikan makin ketat.

Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji, Abdul Wachid: Pansus DPR Lega

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/283ccdc5-31cf-419a-a445-da0b0af97ced-149393820.jpg" alt="Ketua Panitia Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Puji Raharjo (Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Puji Raharjo (Kemenhaj)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 1.636 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dibekali materi baris-berbaris dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede dan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Diklat ini dilakukan mulai tanggal 10-30 Januari 2026. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan, materi baris-berbaris ini diberikan kepada PPIH untuk memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan alur komando petugas saat melayani jemaah di Tanah Suci. Ketua Panitia PPIH Arab Saudi 2026, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa peserta diklat merupakan petugas yang akan bertugas di berbagai daerah kerja, mulai dari Makkah, Madinah, bandara, hingga layanan pendukung lainnya. Dari total 1.636 peserta yang dipersiapkan, 1.501 orang telah hadir hingga pagi hari, sementara sisanya masih dalam perjalanan dan seluruhnya dapat tertampung di asrama. Puji mengungkapkan, materi baris-berbaris dipilih karena dinilai penting untuk membangun keteraturan petugas. Menurutnya, orang Indonesia relatif mudah dikumpulkan, namun sering kali sulit dibariskan jika belum dibekali disiplin yang sama. &ldquo;Insya Allah setelah mengikuti pelatihan ini, petugas akan lebih mudah dibariskan. Ini sangat penting dalam koordinasi penyelenggaraan ibadah haji,&rdquo; ujarnya dalam sambutan pembukaan Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Selain baris-berbaris, Puji menerangkan bahwa peserta diklat juga menerima materi kebijakan penyelenggaraan haji 2026 yang mengalami perubahan signifikan. Materi ini disampaikan agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama dan mampu menginformasikannya secara tepat di lapangan. Materi lainnya meliputi mekanisme pelayanan jemaah di embarkasi, serta alur pelayanan di Arab Saudi, mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, hingga perlindungan jemaah. Petugas juga dibekali pemahaman teknis sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam diklat tersebut, peserta turut mendapatkan pelatihan bahasa Arab. Sebelumnya, panitia telah melakukan pretest untuk memetakan kemampuan peserta, mulai dari yang belum memahami hingga yang sudah mahir. Fokus pelatihan diarahkan kepada peserta yang masih minim kemampuan bahasa Arab agar mampu berkomunikasi secara dasar selama bertugas di Arab Saudi. &ldquo;Pelatihan bahasa Arab ini akan berlanjut selama dua bulan setelah diklat, karena kemampuan komunikasi masih menjadi salah satu keluhan di lapangan,&rdquo; kata Puji. Tak hanya itu, peserta juga dibekali materi pelayanan kepada jemaah, komunikasi efektif, kerja sama antarpersonel PPIH, serta pemahaman situasi lapangan. Adapun metode pembelajaran dilakukan melalui paparan materi, diskusi, simulasi, role play pelayanan jemaah, studi kasus operasional haji, hingga evaluasi pemahaman peserta. Melalui diklat ini, panitia berharap seluruh petugas PPIH Arab Saudi 2026 mampu memahami tugas dan fungsi sesuai kelompok kerja, memiliki kesamaan persepsi di lapangan, memahami alur komando, serta meningkatkan kesiapan teknis, mental, dan administratif dalam melayani jemaah haji Indonesia.

Diklat PPIH Arab Saudi 2026 ajarkan materi baris-berbaris untuk tingkatkan disiplin dan koordinasi petugas haji.

Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Ajarkan Materi Baris-berbaris, Kemenhaj Ungkap Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/34-4275563107.jpg" alt="6 zodiak dipanggil umrah dan haji" width="100%">
<figcaption>6 zodiak dipanggil umrah dan haji</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi umat Muslim, pergi beribadah ke Tanah Suci Mekah merupakan keinginan. Entah Umrah atau Haji, yang penting bisa beribadah di sana adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah. Selain itu banyak yang mendapat keberuntungan dobel, bisa Umrah lalu pergi Haji. Ini dia 6 zodiak yang berpotensi mendapatkan rezeki berlebih untuk pergi ke sana dikutip dari Hindustan Times pada 25 Desember 2025. 1. Aries Landasan keuangan yang kuat memberikan kepercayaan diri dalam setiap pembelian dan perencanaan. Menjaga nutrisi yang seimbang membantu mengendalikan keinginan makan dan mendukung vitalitas jangka panjang. Pendelegasian tugas yang cerdas meningkatkan efisiensi kerja dan memberikan waktu untuk kreativitas. Bepergian untuk bertemu kembali dengan orang-orang terkasih membawa tawa dan kenangan baru. Menjual properti mungkin membutuhkan kesabaran, tetapi akan memberikan hasil yang berharga. 2. Taurus Keberuntungan tak terduga mencerahkan hari Anda dan meningkatkan semangat. Olahraga virtual membuat Anda tetap aktif dan konsisten di mana pun Anda berada. Berkolaborasi dalam ide-ide inovatif di tempat kerja akan mendapatkan apresiasi. Mengatur kejutan kecil untuk para lansia membawa kehangatan ke rumah Anda. Rencana relokasi mungkin memerlukan sentuhan profesional untuk koordinasi yang lancar. Perjalanan jauh membangkitkan kreativitas, meskipun penundaan mungkin terjadi. Studi Anda berjalan dengan kecepatan yang tenang dan bermakna. 3. Gemini Komunikasi terbuka di rumah membantu mengelola tekanan eksternal dengan baik. Peregangan di meja kerja meningkatkan fleksibilitas, mengatasi kekakuan akibat jam kerja yang panjang. Disiplin keuangan memastikan keamanan, bahkan tanpa keuntungan besar. Membangun keahlian di bidang logistik menambah ketelitian pada peran profesional Anda. Pengurusan dokumen properti mungkin melambat, tetapi akan berakhir dengan baik. 4. Cancer Bimbingan karier untuk anak muda mengisi rumah Anda dengan tujuan dan kebanggaan. Menjaga kebersihan membuat Anda tetap segar dan bebas dari kekhawatiran. Perencanaan keuangan yang bijak menyelaraskan impian dengan stabilitas. Manajemen waktu mengubah kekacauan menjadi produktivitas. Perjalanan wisata memberi Anda energi dengan keindahan dan petualangan. Belajar membawa kepuasan mendalam saat Anda dengan mudah memahami ide-ide baru. 5. Leo Bimbingan di tempat kerja memperluas kebijaksanaan profesional dan kepercayaan diri Anda. Camilan yang sehat menjaga vitalitas dan mendukung tujuan kesehatan. Mengelola tabungan dengan bijak memastikan likuiditas saat Anda sangat membutuhkannya. Mengelola stres keluarga menciptakan ruang untuk tawa dan istirahat. Pembagian tugas rumah tangga yang baik mencegah kelelahan dan memberikan kendali. Kemajuan akademis terus maju melalui konsistensi yang tenang. 6. Virgo Kemenangan karier hari ini mendefinisikan kembali kepercayaan diri dan ketahanan. Kebiasaan perawatan kulit yang dipadukan dengan istirahat meningkatkan pancaran alami. Menganalisis kebocoran pengeluaran meningkatkan arus keuangan dan kemakmuran. Keharmonisan keluarga kembali setelah kesalahpahaman ditangani dengan tenang. Pemandangan baru menanti; lakukan perjalanan spontan itu tanpa ragu. Pilihan properti membutuhkan kesadaran akan biaya tersembunyi untuk menghindari tekanan.***

6 Zodiak paling berpotensi dipanggil Umrah dan Haji ke Tanah Suci pada 2026, berdoa lalu berusaha supaya dijabah Tuhan

6 Zodiak Tak Berpotensi Dipanggil Umrah dan Haji ke Tanah Suci Tahun 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Yaqut-Cholil-Qoumas-Penuhi-Panggilan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-2397005581.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. KPK mencecar Gus Yaqut soal dugaan kerugian keuangan negara dari kasus tersebut. Gus Yaqut menjalani pemeriksaan kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 11.42 WIB hingga pukul 20.20 WIB, pada Selasa (16/12). Pemeriksaan itu merupakan yang kedua kali pada tahap penyidikan. &ldquo;Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12) malam. Selain Gus Yaqut, penyidik KPK turut memeriksa sejumlah saksi dari asosiasi penyelenggara ibadah haji. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa. &ldquo;Pemeriksaan terkait penghitungan kerugian keuangan negara ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik,&rdquo; jelasnya. Budi menjelaskan, penyidikan perkara ini mencakup penelusuran asal muasal tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut disebut bertujuan untuk mengurangi panjang antrean haji reguler. Dalam proses penyidikan, penyidik KPK juga melakukan pengecekan langsung ke Arab Saudi untuk memastikan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Temuan penyidik di lapangan kemudian dikonfirmasi kepada Gus Yaqut dan saksi-saksi lainnya. &ldquo;Hal tersebut menjadi pengayaan dalam proses penyidikan sehingga konstruksi perkara menjadi utuh, mulai dari proses pengambilan diskresi yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji, hingga adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,&rdquo; imbuhnya. Sementara, usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (16/12) malam, Gus Yaqut memilih irit bicara. Gus Yaqut enggan membeberkan materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya. "Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya," ucap Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas terkait kerugian negara dari dugaan korupsi kuota haji pada 2023-2024.

KPK Cecar Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas soal Dampak Kerugian Negara dari Penyelewengan Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/6125012248071095273-1725731280-4076871819.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persyaratan istitaah kesehatan bagi jamaah haji 2026 semakin dipertegas setelah Arab Saudi merilis pedoman terbaru melalui platform resmi Nusuk Haji. Sementara, Indonesia juga akan menyesuaikan aturan nasional agar sejalan dengan ketentuan dari Kerajaan Arab Saudi . Ketentuan yang tertera pada platform nusuk haji menegaskan bahwa setiap calon jamaah haji harus memenuhi kelayakan kesehatan. Termasuk vaksinasi wajib, kesiapan fisik, serta pengelolaan penyakit kronis sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima tersebut.&nbsp; Dalam laman resmi Nusuk Haji, Saudi menekankan bahwa kesehatan jamaah menjadi faktor utama kelancaran penyelenggaraan ibadah. &ldquo;Salah satu langkah terpenting untuk menjamin kelancaran perjalanan Haji adalah memprioritaskan kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi masalah kesehatan umum yang sering dialami para jamaah,&rdquo; tulis pedoman tersebut. Berikut adalah beberapa poin terkait syarat istitaah kesehatan haji 2026. <h3>Vaksinasi Wajib dan Rekomendasi</h3> Saudi menetapkan beberapa vaksin wajib bagi calon jamaah haji 2026, yaitu: <ul> <li>Vaksin meningitis ACYW</li> <li>Vaksin polio bagi negara endemis</li> <li>Vaksin demam kuning untuk jamaah dari kawasan berisiko.&nbsp;</li> <li>Vaksin Covid-19 bagi jamaah usia 12 tahun ke atas dengan daftar vaksin yang telah disetujui Kerajaan: Pfizer, Sinovac dan Sputnik V.</li> <li>Vaksin flu musiman (dianjurkan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak di bawah lima tahun, perempuan hamil, serta penderita penyakit kronis).</li> </ul> Sertifikat vaksin harus sah dan diberikan kepada otoritas haji Saudi minimal 10 hari sebelum kedatangan ke tanah suci. <h3>Ketentuan bagi Lansia dan Penyandang Penyakit Kronis</h3> Kerajaan Saudi memberikan perhatian khusus pada jamaah haji dengan kondisi kesehatan tertentu. Pedoman menyebutkan bahwa lansia dan mereka yang memiliki penyakit berat seperti kanker stadium lanjut, penyakit jantung-paru, gangguan ginjal atau hati serius, serta demensia, wajib melakukan konsultasi medis sebelum berangkat. Pedoman itu menegaskan: &ldquo;Para jamaah haji, khususnya lansia dan mereka yang memiliki kondisi kronis berat hendaknya berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka sebelum memulai perjalanan haji.&rdquo; Jamaah juga diwajibkan membawa dokumentasi medis lengkap, obat-obatan dalam kemasan asli, menyesuaikan jadwal konsumsi obat dengan perbedaan zona waktu, hingga memastikan ketersediaan alat kesehatan pribadi seperti oksigen portable atau alat bantu dengar. <h3>Kesiapan Fisik dan Pencegahan Risiko Selama Haji</h3> Kerajaan Saudi juga memberikan panduan teknis terkait stamina fisik, risiko panas ekstrem, serta cedera otot dan persendian. Mereka juga menekankan pentingnya hidrasi, perlindungan dari matahari, istirahat berkala, dan penggunaan kursi roda bagi yang tidak mampu melakukan aktivitas berat. &ldquo;Kurangi paparan suhu tinggi, jaga tubuh tetap terhidrasi dan cegah kepanasan dengan beristirahat di tempat yang lebih sejuk,&rdquo; demikian salah satu poin pedoman mengenai stres panas. Untuk mencegah jatuh yang menjadi&nbsp; risiko tertinggi bagi jamaah lansia, pedoman nusuk mengingatkan pentingnya alas kaki yang tepat, kewaspadaan di area padat, dan penggunaan alat bantu mobilitas bagi yang membutuhkan. <h3>Kebersihan dan Pencegahan Penyakit Menular</h3> Saudi juga memuat standar kebersihan yang wajib dipatuhi jamaah, mulai dari etika batuk, kebersihan pakaian, kebersihan ruangan, hingga kebiasaan mencuci tangan. Pedoman menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap infeksi pernapasan, penyakit akibat nyamuk seperti dengue dan Zika, serta keracunan makanan. &ldquo;Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin&hellip; hindari berbagi barang pribadi,&rdquo; tulis panduan mengenai pencegahan infeksi saluran pernapasan. <h2>Penyesuaian Aturan di Indonesia&nbsp;</h2> Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI diperkirakan segera mengumumkan penyelarasan aturan istitaah 2026 berdasarkan pedoman terbaru ini. Termasuk ketentuan vaksin, screening kesehatan, rujukan penyakit kronis, serta pemeriksaan kelayakan fisik sebelum jamaah mendapat status istita'ah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengaku belum mengetahui aturan update terkait syarat istitaah kesehatan haji 2026 setelah adanya Kemenhaj. "Saya mesti cek dulu karena sekarang puskeshaji sudah bergabung ke Kemenhaj," ucapnya saat dihubungi JawaPos.com.&nbsp; Dengan diperketatnya persyaratan kesehatan ini, jamaah haji 2026 diharapkan dapat berangkat dalam kondisi terbaik sehingga ibadah berjalan aman, lancar, dan terhindar dari risiko kesehatan serius selama berada di Tanah Suci.

Arab Saudi mengeluarkan pedoman kesehatan untuk jemaah haji 2026, Indonesia akan sesuaikan aturan untuk mengiurangi risiko kesehatan serius.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haji

Berita Terkini