BPK: Pemeriksaan Keuangan Bukan Hanya Hasilkan Opini Tapi Bantu Indonesia Emas 2045

JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai pemeriksaan laporan keuangan kementerian dan lembaga bukan hanya ditujukan menghasilkan opini. Dengan cara ini, memberikan kontribusi pada target Indonesia Emas 2045.

Melalui pemeriksaan laporan keuangan, BPK akan memastikan bahwa uang negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan menggunakan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0.

"Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Sabtu (8/8).

Government 5.0 menuntut penggunaan teknologi dalam tata kelola keuangan. Sehingga pemakaian kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, serta pembangunan yang berkelanjutan harus dijalankan.

Baca Juga:Google Maps Makin Canggih, Kini Bisa Pesankan Makanan hingga Carikan Hotel

Di sisi lain, prinsip ESG menjadi landasan agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan.

BPK mencatat 6 tantangan menuju Government 5.0, mulai dari belum meratanya transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta kecerdasan buatan, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, hingga isu keamanan siber dan kolaborasi. Karena itu, transformasi pemerintahan memerlukan pendekatan whole-of-government yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan.

"Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG," tegas Nyoman.

BPK juga mengapresiasi berbagai capaian Kementerian ESDM sepanjang 2025, antara lain ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target, peningkatan kinerja organisasi, tingginya nilai reformasi birokrasi, keberhasilan mencapai Indeks Kematangan Keamanan Siber level 4 (Terkelola), serta berbagai penghargaan lainnya yang menunjukkan peningkatan kinerja organisasi.

BPK mengungkap, Kementerian ESDM telah menindaklanjuti 82,44 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan menyelesaikan 88 dari 99 kasus kerugian negara. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 76 persen.