Pemerintah Dipastikan Ikut Tanggung Beban Utang Whoosh, Dony Oskaria: Kalau Dibebankan KAI Saja, Tidak Cukup!

JawaPos.com – Pemerintah dipastikan akan ikut terlibat dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan, campur tangan negara diperlukan agar operasional dan kondisi finansial Whoosh tetap berkelanjutan.

Menurut Dony, publik tidak perlu terjebak pada mekanisme penyelesaian utangnya, melainkan fokus pada bagaimana Whoosh bisa terus sustain ke depan. Keberlanjutan tersebut mencakup dua aspek utama, yakni operasional dan finansial.

“Jangan terjebak kepada how-nya. Penyelesaian itu bagaimana kemudian Whoosh ini sustain ke depan. Sustain itu baik secara operasional maupun secara finansial,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, dari sisi operasional, Whoosh dinilai sudah memberikan dampak ekonomi positif dan mampu menjalankan layanan dengan pendapatan sendiri. Artinya, bisnis inti transportasi kereta cepat tersebut sudah berjalan baik.

Baca Juga:Polisi Ungkap Penyebab Taksi Hijau Berhenti di Tengah Rel hingga Bikin Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, DIduga Alami Korsleting

Namun persoalan utama berada pada struktur pendanaan proyek yang sejak awal dinilai memiliki porsi utang lebih besar dibanding modal sendiri atau equity. Hal inilah yang kini tengah dicarikan jalan keluar.

“Secara finansial selama ini Whoosh itu dibuatkan dengan equity yang kurang, modal kita kurang, yang besar hutangnya. Sehingga ini yang kita selesaikan,” jelasnya.

Baca Juga:KA Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Sebelum Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur

Dony menilai, apabila seluruh beban utang dibebankan kepada operator kereta api, yakni PT Kereta Api Indonesia atau KAI semata, maka dikhawatirkan justru mengganggu keberlanjutan usaha ke depan. Karena itu, pemerintah harus hadir dalam skema penyelesaian tersebut.

“Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api (PT KAI) saja, tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan terhadap pengembangan transportasi massal di tanah air. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan agar PT KAI tetap sehat dan berkelanjutan secara bisnis.