Bank bjb Susul Bank Jakarta dan Bank Jatim Inginkan Injeksi Likuiditas Pemerintah

JawaPos.com - Pemerintah mengklaim kebijakan pemindahan dana kas negara dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tidak hanya mendukung likuiditas, tapi juga ekspansi kredit perbankan. 

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Dana yang ditempatkan pemerintah tidak hanya memberikan tambahan likuiditas bagi perbankan. Tapi juga menjadi sumber pendanaan yang lebih murah dibandingkan biaya dana (cost of fund) yang biasa bank tanggung.

"Kita memberikan bunganya sama dengan remunerasi yang ada di BI, yakni sebesar 80 persen (80,476 persen) dari suku bunga acuan (BI rate). Mengacu pada BI rate saat ini, sekitar 3,8 persen. Itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan. Sehingga ini perkembangannya cukup menarik," ucap di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (9/10).

Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendapatkan penempatan dana tersebut. Di antaranya PT Bank DKI (Bank Jakarta), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), dan yang terbaru, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Bank BJB).

"Bank Jatim sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menteri, Bank DKI juga sudah, dan saya dengar Bank BJB juga tertarik. Ini berarti kebijakannya bagus, karena bankir-bankir ini ingin menggunakan dana itu untuk menyalurkan kredit," ujar Febrio.

Permintaan ini, lanjut dia, menunjukkan ketertarikan para bankir untuk menggunakan dana pihak ketiga (DPK) dari kas negara untuk menyalurkan kredit. Pemerintah menyambut positif jika dana yang ditempatkan di perbankan bisa langsung disalurkan ke sektor riil. Dengan demikian, diharapkan ada tambahan dorongan (delta) terhadap pertumbuhan kredit nasional.

"Jadi, kalau tadinya pertumbuhan kredit 7 persen, dengan tambahan ini bisa lebih tinggi. Bahkan bisa digunakan untuk sektor riil," jelasnya.

Kemenkeu akan terus mengevaluasi permintaan dari perbankan. Serta menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas penyalurannya ke sektor produktif. "Ini bukan hanya masalah likuiditasnya, tapi murah. Sehingga mereka (bank) juga senang. Bagi pemerintah, kalau kita taruh (dana) di perbankan, malah bisa langsung diputar (untuk menyalurkan kredit). Kita lebih senang," ucap Febrio.