Apa Itu PK Ditolak? Ini Arti "Putusan Tolak PK Terpidana” dalam Kasus yang Menjerat Nikita Mirzani

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang sempat diajukan Nikita Mirzani dalam perkara pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam Direktori Putusan MA, perkara Nomor 5155 PK/PID.SUS/2026 tercatat diputus pada 17 September 2026 dengan amar “Tolak PK Terpidana”.

Lantas, apa sebenarnya arti putusan PK ditolak? Apakah keputusan tersebut membuat Nikita Mirzani kembali menjalani proses persidangan dari awal? Jawabannya tidak.

Apa Arti PK Ditolak?

Baca Juga:Kasus Dugaan Penipuan Rp 3,5 Miliar yang Menyeret Ruben Onsu Resmi Dihentikan

PK atau Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan banding atau kasasi yang merupakan bagian dari upaya hukum biasa, PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam aturan hukum.

Dalam perkara pidana, apabila Mahkamah Agung menilai alasan yang diajukan pemohon PK tidak dapat dibenarkan, permohonan tersebut dapat ditolak. Ketentuan Pasal 266 KUHAP mengatur bahwa apabila MA tidak membenarkan alasan permohonan PK, MA menolak permintaan tersebut dan putusan yang dimintakan PK tetap berlaku.

Dengan demikian, istilah “PK ditolak” tidak berarti seseorang dinyatakan bersalah untuk kedua kalinya. Artinya, MA tidak menerima alasan yang diajukan dalam permohonan PK sebagai dasar untuk mengubah atau membatalkan putusan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus Nikita Mirzani, konsekuensinya adalah putusan pidana yang sebelumnya menjadi dasar hukuman tetap berlaku.

Mengapa Nikita Mirzani Mengajukan PK?

Sebelum sampai ke tahap PK, Nikita Mirzani telah menempuh rangkaian proses hukum dalam perkara yang dilaporkan Reza Gladys.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, Nikita dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terkait UU ITE, sementara dakwaan TPPU dinyatakan tidak terbukti.