Kopdes Merah Putih Dinilai Terlalu Sentralistis, Jauh dari Konsep Koperasi

JawaPos.com - Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, menilai pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak sesuai dengan konsep yang harusnya digunakan pada pelaksanaan koperasi.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar S, mengatakan koperasi yang seharusnya tumbuh dari bawah (bottom-up) berdasar swadaya masyarakat lokal, justru dijalankan secara terpusat (top-down). 

Bahkan pembangunan fisiknya diserahkan ke pihak ketiga alias Agrinas tanpa keterlibatan aktif dari pemerintahan desa.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait dengan skema pembiayaan KDMP yang dinilai berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah. 

Perubahan desain pembiayaan dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara) kini dialihkan menjadi beban APBN yang ditarik dari alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

"Untuk desa, pembiayaannya diambil dari Dana Desa di mana 60 persen sudah dialokasikan untuk KDMP (Kopdes Merah Putih). Sementara untuk kelurahan di wilayah perkotaan yang tidak punya APBDes, anggarannya dicubit dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," ujar Akbar dalam diskusi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu (14/10).

Akbar mengatakan, kondisi tersebut diperparah dengan risiko biaya operasional dalam pelaksanaan Kopdes Merah Putih.

Pasalnya, jika bangunan Kopdes Merah Putih yang telah dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan operasional yang menguntungkan, beban gaji manajer dan staf akan menjadi risiko keuangan baru yang menimpa keuangan desa maupun daerah.

"Jadi kalau dirangkum, Kopdes, manfaatnya belum nyata, tetapi biaya dan risikonya sudah jelas ada di depan mata," ujarnya.