Suahasil Nazara Punya 5 PR Berat sebagai Menkeu, CELIOS: Jangan jadi Yes-Man Prabowo

JawaPos.com – Suahasil Nazara kini menghadapi lima pekerjaan rumah (PR) setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menduduki posisi Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu yang paling krusial yakni menjaga independensi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus berani mengoreksi program pemerintah yang dinilai membebani fiskal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Suahasil memiliki modal pengalaman sebagai birokrat di Kementerian Keuangan. Karena itu, dia diharapkan mampu memperbaiki koordinasi internal sekaligus membangun komunikasi publik yang lebih baik.

"Yang pertama, gaya komunikasi Suahasil ini harusnya bisa lebih hati-hati ya, karena dia orang lama di birokrat Kementerian Keuangan sejak zaman Sri Mulyani juga paham lah internal. Dianggap bisa memoderasi konflik dan hubungan di internal Kemenkeu. Dan gaya komunikasi publik ke luarnya juga lebih tertata, lebih hati-hati, gitu ya. Lebih, lebih kredibel gitu, nggak koboi," kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/9).

PR kedua, lanjut Bhima, Suahasil diminta tidak sekadar mengikuti keinginan pemerintah. Dia harus berani melakukan koreksi terhadap program yang menyedot anggaran fiskal besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Nah, yang kedua, PR-nya Pak Suahasil adalah dia nggak boleh jadi yes-man. Suahasil harus step in gitu ya, untuk melakukan efisiensi anggaran justru di program utama Prabowo," ujarnya.

Ketiga, Suahasil dinilai perlu mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah. Menurut Bhima, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak mengganggu layanan dasar di daerah.

"Mungkin ini saatnya gitu ya untuk mengevaluasi lagi efisiensi dana transfer daerah sehingga daerah tidak bergejolak. Terutama soal layanan dasar dan juga nasib PPPK honorer yang ada di daerah, gitu," katanya.

PR keempat berkaitan dengan hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Bhima meminta Suahasil menjaga independensi moneter, termasuk meninjau kembali skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui bank-bank Himbara.

"Karena kan memindahkan risiko fiskal ke risiko moneter dengan melibatkan bank Himbara menyalurkan kredit ke, ke Kopdes Merah Putih, itu risikonya cukup tinggi," tuturnya.