JawaPos.com – Wacana penerapan kebijakan work from home satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai belum tentu efektif memangkas beban subsidi energi. Sejumlah faktor dinilai bisa menghambat realisasi penghematan tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebutkan bahwa lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global menjadi tekanan besar bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak.

Ia mencontohkan, harga minyak Brent pada Jumat, 20 Maret 2026 telah menembus USD 112,19 per barel, dipicu konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Situasi ini juga berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

“Sebagai negara net importir, meroketnya harga minyak dunia pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia,” ujar Fahmy kepada JawaPos.com, Minggu (22/3).

Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya membengkakkan subsidi BBM dalam APBN, tetapi juga memicu imported inflation yang diperkirakan berada di kisaran 3,07–4,8 persen secara tahunan pada Maret 2026. Selain itu, tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dolar AS.

Benarkah WFH Bisa Bikin Hemat BBM 20 Persen?

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH-1 bagi ASN dan pekerja swasta usai Lebaran sebagai bagian dari strategi efisiensi energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Namun, Fahmy menilai implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah. Pasalnya, keberhasilan WFH sangat bergantung pada kedisiplinan dan perubahan perilaku masyarakat.

“Bisa saja pekerja tidak benar-benar di rumah, tetapi justru melakukan work from everywhere, misalnya ke tempat wisata untuk menikmati long weekend. Dalam kondisi ini, konsumsi BBM justru tidak turun signifikan,” jelasnya.

Ia membandingkan dengan masa pandemi COVID-19, ketika WFH efektif karena adanya faktor paksaan untuk menghindari penularan. Sementara pada kondisi saat ini, faktor tersebut tidak lagi ada.

Selain efektivitas yang diragukan, kebijakan WFH satu hari sepekan juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sektor lain. Fahmy menyoroti kemungkinan penurunan pendapatan pada sektor transportasi, termasuk pengemudi ojek online, hingga pelaku UMKM seperti warung makan yang bergantung pada aktivitas pekerja.

Di sisi lain, penerapan WFH pada sektor swasta, terutama manufaktur, juga dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas kerja. “Jangan sampai penghematan subsidi BBM justru dibayar mahal oleh sektor lain yang terdampak,” tegasnya.

Fahmy menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian matang sebelum menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan secara luas. Perhitungan antara manfaat (benefit) dan biaya (cost) harus dilakukan secara komprehensif agar kebijakan tidak menimbulkan efek samping yang lebih besar.

“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara teliti. Jangan sampai manfaat penghematan subsidi BBM tidak sebanding dengan kerugian di sektor lain,” pungkasnya.