
ILUSTRASI. Ekonom ingatkan pemerintah jangan naikkan harga BBM subsidi sebelum minyak dunia melampaui USD 100 per barel. (SKK Migas)
JawaPos.com – Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Langkah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar dinilai berisiko besar terhadap kondisi ekonomi nasional jika dilakukan terlalu dini.
Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM subsidi sebelum harga minyak mentah dunia menembus level USD 100 per barel.
Menurut Fahmy, Pertalite dan solar merupakan BBM bersubsidi yang harganya ditetapkan pemerintah. Karena konsumsi Pertalite sangat besar di masyarakat, kenaikan harga akan langsung berdampak luas terhadap perekonomian.
“Untuk Pertalite dan solar yang merupakan BBM subsidi dan ditetapkan pemerintah, kemungkinan tidak langsung naik juga. Karena terlalu riskan bagi pemerintah jika menaikkan harga Pertalite yang sebagian besar konsumsinya berasal dari masyarakat,” kata Fahmy kepada JawaPos.com, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut juga dapat menurunkan daya beli masyarakat hingga memperburuk kondisi perekonomian nasional.
Karena itu, Fahmy menyarankan pemerintah menahan diri untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan solar selama harga minyak mentah dunia belum mencapai USD 100 per barel.
“Menurut saya, kalau harga minyak dunia belum mencapai USD 100 per barel, sebaiknya pemerintah jangan menaikkan harga Pertalite dan solar,” tegasnya.
Namun, jika harga minyak dunia sudah melampaui batas tersebut, pemerintah dinilai tidak memiliki banyak pilihan. Beban anggaran negara akan semakin berat apabila harga BBM subsidi tetap dipertahankan.
“Kalau sudah mencapai USD 100 per barel ke atas, tidak ada pilihan bagi pemerintah karena beban APBN akan semakin berat jika tidak dinaikkan,” imbuhnya.
Fahmy memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung subsidi energi selama harga minyak belum menembus angka tersebut. Namun jika harga terus melampaui USD 100 per barel, tekanan terhadap fiskal negara akan semakin besar.
“Perkiraan saya APBN masih mampu menanggung beban kalau tidak menaikkan harga Pertalite tadi. Tapi kalau sudah di atas USD 100 per barel, itu sudah terlalu berat. Bisa kolaps juga APBN-nya,” tukasnya.
Mengutip Reuters, pada Kamis (5/3), minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat (AS) ditutup naik sebesar USD 6,35, atau 8,51 persen menjadi USD 81,01. Angka tersebut tercatat telah mencapai level tertinggi sejak Juli 2024.
Minyak mentah Brent ditutup naik USD 4,01, atau 4,93 persen menjadi USD 85,41 per barel, sesi kelima berturut-turut mengalami kenaikan. Kemudian, per Jumat (6/3) harga minyak mentah Brent berjangka turun 95 senatau 1,1 persen menjadi USD 84,46 per barel dan West Texas Intermediate turun USD 1,08 atau 1,3 persen menjadi USD 79,93 pada pukul 0440 GMT.
Meskipun demikian, harga Brent telah melonjak 16,4 persen minggu ini sementara WTI naik 19,2 persen dan berada di jalur untuk kenaikan mingguan paling tajam sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.
