Pengusaha Minta Pemerintah Lahirkan Konglomerasi Baru, Bukan Buka Keran Investasi Asing

JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru untuk menghadapi tekanan impor. Pasalnya, tekanan impor membuat industri dalam negeri jadi tertekan. Pemerintah diminta mempermudah akses kredit dari bank Himbara demi melahirkan konglemarasi baru. 

CEO PT Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan menyatakan, langkah pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada menarik investor asing, melainkan menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang fokus pada industri manufaktur. 

"Harusnya pemerintah menciptakan pengusaha-pengusaha baru dengan bimbingan pemerintah, seperti yang tercipta di Tiongkok, Jepang, dan Korea. Mereka maju industri manufakturnya karena pemerintah terjun langsung membimbing agar menyesuaikan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia negara industri dalam 10 tahun ke depan," ujar Hendrik di Jakarta pada Rabu (12/11).

Baca Juga: Hadapi Lonjakan PHK Massal, Investasi Asing Jadi Kunci Pemulihan Sektor Manufaktur Indonesia 2025

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengaku telah kedatangan sejumlah investor dari Eropa, Tiongkok, dan Vietnam yang berminat merelokasi pabrik baja mereka ke Indonesia. 

"Kami minta supaya mereka berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia, sehingga mereka juga punya akses ke pasar domestik," kata Faisol usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Lebih jauh Hendrik berpendapat, akar masalah terletak pada sistem penyaluran kredit perbankan. "Permasalahan kita saat ini karena penyaluran kredit dari bank-bank besar hanya diberikan kepada pengusaha besar ataupun titipan-titipan pihak tertentu. Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir para pengusaha baru. Kebijakan ini membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin dan menengah akan mustahil masuk ke dalam kategori orang kaya," tegasnya.

Baca Juga: Konferensi Kripto Nasional di Bali Bahas Inovasi, Regulasi, dan Investasi Asing

Hendrik menekankan, Indonesia membutuhkan konglomerasi-konglomerasi baru di luar yang sudah ada. Upaya itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen. "Kita lihat ada mall baru atau hotel baru atau real estate baru, kalau kita tanya punya siapa, selalu jawabannya dia lagi, dia lagi. Ini fakta," sindirnya. 

Hendrik mendesak perbankan, khususnya Bank Himbara, untuk merevolusi kebijakan kredit. Selama ini yang diketahui bahwa perbankan ketika menyalurkan kredit kepada debitur, mereka bukan melihat proyek debitur, melainkan kolateral. 

"Yang punya aset kolateral ya pasti orang usahanya sudah mapan. Sementara orang menengah mau naik kelas mustahil dengan kebijakan seperti ini. Bank harus mengubah kebijakannya. Sebelum krisis 1998, bank acting like a real bank. Sekarang bank acting seperti pegadaian," paparnya. 

Baca Juga: CELIOS: Investasi Asing di Perbankan Dapat Ciptakan Ekosistem Pendanaan yang Kuat

Meski memahami trauma krisis finansial Asia, Hendrik menegaskan bank Himbara seharusnya kembali kepada visi awal sebagai agen pembangunan, tidak melulu berorientasi pada profit.