Dampak Nyata Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak, Riset BRIN-UNDIP-Griffith

Anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja. (Bahan paparan KONEKSI)

Anak-anak

Riset KONEKSI juga menemukan, 88 persen anak-anak telah melihat banjir di rumah mereka, dan beberapa (11,8 persen) menyatakan hal ini terjadi setiap hari. Anak-anak melaporkan sekolah dan jalan ditutup akibat banjir, sehingga mengganggu pendidikan mereka.

Anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya memperburuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan struktural yang dialami anak dan remaja.

Dalam konteks ini, perubahan iklim dapat mengganggu proses pendidikan anak, meningkatkan kecenderungan termotivasi oleh migrasi paksa, dan meningkatkan risiko eksploitasi melalui kerja paksa.

Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dapat disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian utama orang tuanya, sulitnya mengakses pendidikan, dan meningkatnya kemiskinan di wilayah pesisir.

Akibatnya, anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja, dan tidak dapat menikmati masa kanak-kanak dengan permainan yang aman. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan menghadapi ketidakamanan.

Dampak dari kondisi ini antara lain meningkatnya perkawinan anak, meningkatnya jumlah anak yang bekerja, stunting, dan terhambatnya hak membesarkan anak. "Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga merugikan generasi muda dengan menciptakan tantangan baru dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak," tutur Laely.

Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak. (bahan paparan KONEKSI)

Regulasi Belum Memadai

Berdasarkan hasil survei terhadap ratusan partisipan di wilayah pesisir tersebut, riset KONEKSI juga menemukan bahwa peraturan dan kebijakan untuk merespons perubahan iklim, migrasi penduduk khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, masih belum memadai. Laely menjelaskan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak membahas masalah SLR dan perpindahan penduduk.

Peraturan dan kebijakan yang ada saat ini juga tidak memadai untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang bekerja di sektor informal. "Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menanggapi migrasi terpaksa akibat kenaikan permukaan air laut khususnya dalam UU Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kurangnya undang-undang sebagai pedoman menyebabkan respons pemerintah daerah terhadap mobilitas manusia lambat dan tidak seragam," papar Laely.

Atas dasar itu, KONEKSI memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat UU, kebijakan dan peraturan untuk menanggapi kenaikan permukaan air dan perpindahan penduduk serta pekerja sektor informal terdampak perubahan iklim.

Di samping itu, bansos yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak merata sehingga memerlukan bantuan khusus yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Sehingga menurut KONEKSI, perlu adanya bantuan khusus kepada masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.