Jadikan ⁠Pembiayaan Ultramikro sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dengan lebih cepat. Langkah itu dengan menggenjot perekonomian masyarakat yang tergolong miskin maupun miskin ekstrem. 

Menurut Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Kehadiran model pembiayaan ultramikro itu mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau oleh sumber pendanaan dengan pendekatan konvesional seperti bank.  

Fokus lembaga pembiayaan ultramikro memang pada segmen kelompok masyarakat yang unbankable. Ceruk itu selama ini diisi oleh keberadaan renternir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.  

Peran pembiayaan ultramikro seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah. Tidak sekadar menyalurkan pembiayaan. “Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mengentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” kata Sunarsip kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (29/10). 

Dia memandang lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar. “Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultramikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” kata ekonom senior tersebut. 

Senada dengan itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan secara umum pembiayaan ultramikro bisa menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah, tetapi dengan plafon kredit ultramikro. Sebab, menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro. 

Baca Juga: Potensi Besar Ekonomi Kreatif: Kunci Pembuka Lapangan Kerja dan Solusi Pengentasan Kemiskinan di Daerah

"Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikro milik mereka," kata Eko Listiyanto. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Berbagai kebijakan dan program pun disiapkan. Demi memastikan program tepat sasaran, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

Beberapa program yang sudah berjalan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, membangun Sekolah Rakyat, program renovasi rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

“Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Saya diberitahu oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Prabowo ketika memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Senin (20/10) lalu. Pidato itu bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. 

Baca Juga: Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan

Di dunia, ada dua institusi yang menjadi pelopor penyaluran kredit ultramikro, yakni BRAC dan Grameen Bank. Dua lembaga nonpemerintah yang lahir di Bangladesh itu sudah membuktikan kiprah mereka dalam menekan angka kemiskinan.