Respons soal Utang Whoosh, Jokowi: Transportasi Umum itu Tidak Diukur dari Laba tapi Keuntungan Sosial

JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespons soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh yang dibangun dan diresmikan pada eranya. Ia menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak semestinya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata. 

Menurutnya, transportasi umum merupakan layanan publik yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. 

"Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Jadi, kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal atau transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10). 

Ia menjelaskan, keuntungan sosial atau social return on investment dari proyek transportasi umum bisa berupa pengurangan emisi karbon hingga penurunan tingkat kemacetan di kota-kota besar. 

"Produktivitas dari masyarakat jadi lebih baik. Apalagi, polusi yang semakin berkurang, waktu tempuh yang jauh lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Jokowi menyebut jika kemudian ada investasi yang dikucurkan dalam pembangunannya itu menjadi sebuah investasi, bukanlah sebagai satu kerugian. 

"Sekali lagi kalau ada subsidi itu investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, Pemprov DKI Jakarta subsidi Rp 800 miliar per tahun, itupun baru dari Lebak Bulus sampai HI. Tapi kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan Rp 4,5 triliun," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak ada utang pemerintah dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Proyek itu digarap konsorsium antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan dari Tiongkok. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, BUMN Indonesia yang masuk dalam konsorsium adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Seluruh kesepakatan dalam proyek itu terjadi secara business to business (B2B). 

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," kata Suminto dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10). 

Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi salah satu BUMN yang tergabung dalam Joint Venture PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) bersama dengan 3 BUMN lainnya, PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. 

Sebanyak 60 persen kepemilikan digenggam Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia—yang terdiri atas KAI sebagai pemegang saham mayoritas, Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara—dan 40 persen oleh China. 

Berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahun KAI per 30 Juni 2025 unaudited, tercatat bahwa kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT PSBI mencapai Rp 951,48 miliar. 

Sementara itu, sejak awal tahun 2025 ini, PT KAI telah mengucurkan modal investasi ke PT PSBI mencapai senilai Rp 7,7 triliun. Untuk diketahui, PT KAI sendiri tercatat memiliki saham di PT PSBI sebesar 58,53 persen. 

Namun, dari total investasi proyek yang mencapai USD 7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,2 miliar. Di mana 75 persen permodalannya dipenuhi melalui pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) dengan tenor 40 tahun dengan bunga 2 persen per tahun, dan hanya 25 persen yang dipenuhi dari modal bersama KCIC.