Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp 371,5 Triliun per Akhir September 2025

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja APBN yang berjalan sepanjang sembilan bulan masih cukup terjaga. Meskipun hingga akhir September 2025, APBN tercatat defisit senilai Rp 371,5 triliun. 

"Sampai dengan akhir Triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kantornya, Selasa (14/10). 

Dia membeberkan bahwa pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp 1.863,3 triliun. Atau telah mencapai 65 persen terhadap outlook yang ditetapkan. 

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan, pemasukan itu lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu secara nominal.

Tekanan dari sisi pendapatan ini bersumber dari penurunan oleh harga komoditas global yang mempengaruhi pendapatan penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang. 

"Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.519,6 triliun kontraksi sebesar 2,9 persen year on year dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.295,3 triliun dan biaya cukai sebesar Rp 221,3 triliun," bebernya. 

Bendahara negara mengungkapkan, penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit bertahan.

Bahkan, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. 

Di sisi lain, dari sisi belanja negara hingga 30 September 2025, realisasinya mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook.

Dari jumlah itu tercatat, belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu. 

Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. 

"Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat besar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB. Lebih rendah dari outlook tahun penuh,sebesar 2,78 persen PDB," tuturnya. 

Untuk diketahui, defisit APBN adalah kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara dalam satu periode anggaran. 

Kendati demikian, Purbaya mengatakan bahwa keseimbangan primer masih tercatat surplus Rp 18 triliun. Hal itu menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut. 

"Ini menunjukkan APBN yang tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," tukasnya.