Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Apindo: Paradoks Fenomena Rojali-Rohana

JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY) pada kuartal II 2025, ada di luar prediksi para ekonom dan dunia usaha. Prediksi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 hanya di kisaran 4,69 persen-4,81 persen.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengatakan bahwa secara siklus tahunan, kuartal II biasanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal I yang ditopang oleh belanja masyarakat dalam periode lebaran. "Sebagai perbandingan, kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11 persen, kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,05 persen. Sehingga dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2025 sebesar 4,87 persen, para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah lagi di kuartal II (tahun ini)," ujar Ajib, di Jakarta, Rabu (6/8).

Menurut Ajib, hal ini juga didukung oleh Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur yang mengalami kontraksi sepanjang kuartal. Bulan April 2025, PMI Manufaktur tercatat sebesar 46,7, konstraksi paling dalam sejak 4 tahun terakhir.

Bulan Mei 2025 mengalami peningkatan indeks menjadi 47,4. Dan, bulan Juni 2025 kembali mengalami penurunan, menjadi sebesar 46,9.

"Data kontraksi PMI Manufaktur ini juga relevan dengan potret di lapangan. Terjadi fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya-nanya (rohana). Padahal, daya beli dan konsumsi ini yang menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi," urai Ajib.

Mendalami pernyataan BPS, sambung Ajib, ada dua hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif di kuartal II 2025. Pertama adalah karena faktor investasi. Investasi tumbuh secara signifikan sebesar 6,99 persen, level tertinggi selama 4 tahun terakhir, terutama karena proyek infrastruktur.

"Kuartal kedua ini mencapai Rp 477,7 triliun, dengan rasio 57,7 persen dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 42,3 persen dari Penanaman Modal Asing (PMA)," beber Ajib.

Faktor kedua, lanjut Ajib, adalah karena kebijakan moneter yang membuat relaksasi tingkat suku bunga acuan turun 25 basis point pada Bulan Mei 2025, menjadi 5,5 persen. Kebijakan ini cukup menambah likuiditas di sistem perekonomian sebesar 375 triliun lewat relaksasi cadangan.

"Kebijakan ini diharapkan bisa berlanjut memberikan dampak positif pada kuartal ketiga, karena pada awal Juli, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 5,25 persen," urai Ajib.

Menurut Ajib, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen dengan segala perdebatannya, menjadi sebuah indikator tren pertumbuhan ekonomi yang naik pada tahun 2025. Ajib menegaskan, Apindo memberikan beberapa masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain sampai dengan akhir tahun untuk jangka pendek, dan sampai dengan tahun 2029 untuk jangka menengah.

Pertama, adalah penguatan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus mendorong job creation (penyerapan tenaga kerja). Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja.

Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, dan mendorong low cost economy. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah, perlu didorong terutama untuk sektor padat karya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2025 di 5,12 Persen, Data BPS Dipertanyakan, Celios: Tak Cerminkan Kondisi Riil

Ketiga, terus mendorong regulatory streamlining, atau deregulasi. Percepatan layanan, kemudahan koordinasi, penyederhanaan perijinan, adalah bagian dari deregulasi. Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik. 

Keempat, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Rasio investasi PMA masih rendah, dan potensi bisa ditingkatkan, dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha.