Sri Mulyani Sebut Rp 17 T Dikucurkan untuk Dukung Transformasi Digital

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendukung percepatan transformasi digital melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pendanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana APBN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, apalagi tantangan Indonesia kedepan semakin meningkat dengan adanya pandemi Covid-19 dan era digitalisasi yang perkembangannya lebih cepat dari perkiraan.

“Bahkan adanya pandemi makin mempercepat disrupsi 4.0 dengan kita semua pindah menuju transformasi digital karena tidak dibolehkan interaksi fisik. Covid-19 transformasi semua negara menuju digital,” ujarnya secara virtual, Senin (5/4).

Sri Mulyani mengungkapkan, transformasi digital sendiri tidak akan terjadi jika tidak ada infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini, harus tersedia koneksi internet yang menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah terpencil.

“Transformasi digital tidak akan terjadi kalau sebagian Indonesia masih belum terkoneksi layanan internet, bahkan akan semakin tertinggal,” tuturnya.

Ia menjabarkan, dana APBN yang mengalir untuk mendukung transformasi digital melalui Kementerian dan Lembaga, serta melalui dana transfer ke daerah dilakukan agar jaringan internet jaringan 4G tersebar sampai pelosok. Adapun belanjanya dapat mencapai Rp 16 hingga Rp 17 triliun per tahun, hingga 2024 mendatang.

“Belanja pertahunnya bisa mencapai Rp 16-17 triliun hingga 2024, tujuannya agar 9.113 desa yang 3T itu bisa terkoneksi dengan internet . 9.900 sekolah dan pesantren bisa masuk internet 3.700, Puskesmas bisa terkoneksi,” imbuhnya.

Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur di bidang digital dapat berjalan dengan baik, maka dapat menciptakan kondisi transformasi yang berkeadilan. Sebab, dana belanja yang dialokasikan sangat besar.

Selain itu, lanjutnya, untuk mewujudkan transformasi digital juga harus dibarengi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dan vokasi. Sebab, transformasi digital tanpa kesiapan SDM yang memadai maka dapat didikte oleh kelompok kecil atau pihak asing.

“Di bidang pendidikan dan vokasi menjadi penting seperti Pak Menko mengoordinasikan program Kartu Prakerja, sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19, itu adalah menggunakan infrastruktur digital. Idenya agar masyarakat mampu melakukan meningkatkan kemampuan sehingga terus sesuai dan mengikuti jamannya,” jelasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=l5da2rctKkE