JawaPos Radar

Tekan Biaya, Pemerintah Akan Aktifkan Kapal Roro Jatim-Jakarta

20/10/2018, 21:54 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Aryo Mahendro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah berencana memanfaatkan pelabuhan dan kapal roll on roll of (Roro) untuk pengangkutan truk barang melalui jalur laut. Jalur laut yang akan disasar adalah dari Jawa Timur ke DKI Jakarta dan sebaliknya hingga ke Indonesia timur. 

Atas rencana tersebut Pemerintah pusat menyasar dua pelabuhan. Yakni, Pelabuhan Tanjung Priok ke Tanjung Perak pulang pergi. Sedangkan, jenis kapalnya sendiri, Pemerintah akan memberdayakan pelbagai jenis Roro. 

Alasannya, arus keluar masuknya truk barang dari tiap perusahaan, jika dihitung, mencapai 2 hingga 3 kapal. Atau dengan kata lain, arus keluar masuk barang yang diangkut truk-truk setara 2.000 kontainer per hari. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Soekarwo usai membahas tentang penggunaan kapal roll on roll of (Roro) dan kesiapan pelabuhannya untuk pengangkutan truk barang dari Surabaya ke DKI (Aryo Mahendro/JawaPos.com)

Namun, pemerintah belum menyatakan kapan akan merealisasikan penggunaan kapal roro untuk mengangkut truk-truk dagang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masih akan mempertimbangkan kembali. 

Terutama soal cost-nya (PPN 10 persen dan biaya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak). Apakah kompetitif atau tidak. "Feeling saya, dua sampai tiga bulan lah (akan terealisasi). Karena kami harus menego harga-harga yang harus diturunkan," kata Budi di kantor Totoritas Bandara Intenasional Juanda, Sabtu (20/10). 

Ditanya apakah tidak akan menambah kepadatan di jalan tol saat truk-truk mendarat dan keluar dari kapal, Budi mengakui hal itu akan terjadi. Meski demikian, Budi lebih mementingkan soal biaya logistik. 

Budi mengatakan, dunia internasional juga ikut memantau biaya logistik di Indonesia. Dia berharap, posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-2 kategori biaya logistik terendah, akan semakin naik peringkatnya. 

"Kami ingin ranking (Indonesia soal biaya logistik rendah) naik lebih drastis. Nah, kalau kami menekan unsur-unsur biaya logistik, kenapa tidak. Soal jalan tol, ada pasarnya sendiri itu," jelas Budi. 

Kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan penggunaan Pelabuhan Jangkar dan Panarukan di Situbondo. Menurutnya, pelabuhan tersebut memang punya sejarah panjang bagi lalu lintas truk barang melalui jalur laut. 

Apalagi, jika dua pelabuhan tersebut, dimanfaatkan sebagai titik pemberangkatan truk-truk barang dengan tujuan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga, tidak perlu melewati Bali yang saat ini sudah beroperasi dengan adanya kapal Roro milik PT ASDP Indonesia Ferry. 

"Kami ingin memperluas peran Pelabuhan Panarukan dan Jangkar. Bahkan, nanti (dari Pelabuhan Tanjung Priok) ke Panarukan atau Jangkar, lalu mau ke Pelabuhan Lembar, NTB itu langkah yang baik," kata Soekarwo. 

Terkait cost, Soekarwo mengatakan akan memberi pilihan pelabuhan. Dia akan menawarkan pelabuhan lain yang cost-nya lebih murah. Soekarwo mencontohkan pelabuhan milik PT Siam Maspion Terminal di Gresik atau pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur lainnya. 

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin mengatakan, sudah menyiapkan anggarannya. Dia mengatakan anggaran pada 2017 dan 2018 sudah selesai. Maksudnya, anggaran untuk infrastrukturnya sudah siap, termasuk untuk akses masuk ke Pelabuhan Jangkar. 

Terutama, anggaran untuk Pelabuhan Jangkar menuju NTT dan NTB. Sedangkan kapasitas Pelabuhan Jangkar sendiri, dapat menampung arus lali lintas truk barang mencapai 5.000 gross ton. 

"Jadi 2018 ini, infrastruktur sudah siap. Termasuk akses masuk ke Pelabuhan Jangkar. Operasinya hanya tinggal tunggu Memorandum of Understanding (MoU). Jumat minggu depan (26/10)," kata Fattah.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up