Kemenhub Beberkan Isi Aturan Baru Taksi Online Pengganti PM 108

JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan menteri perhubungan (permenhub) pengganti peraturan menteri (PM) 108 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Beleid ini hanya tinggal menunggu penomoran saja. Ada beberapa poin baru yang telah diatur dalam PM baru tersebut, apa saja isinya?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, ada beberapa kekhususan dalam aturan ini. Pertama, beberapa poin penting yang telah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) tidak akan dimasukkan kembali.

"Menyangkut masalah KIR, itu tidak dimasukkan lagi, kemudian stiker, itu karena tidak boleh," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (18/12).

Selain itu terkait aturan Surat Izin Mengemudi (SIM), PM 108 telah mengatur bahwa pengemudi taksi online wajib memiliki SIM khusus yang akan dibuat kepolisian. Aturan itu nantinya tidak akan berlaku lagi di Permen yang baru.

"Itu memang domainnya kepolisian, jadi nanti kita harapkan sepanjang menyangkut angkutan uumum, maka SIM nya adalah umum. Maka tidak kita atur (soal SIM khusus)," jelas dia.

Selanjutnya, pihaknya juga akan mengatur soal Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari lima aspek. Pertama, terkait keamanan. Pemerintah ingin memberikan jaminan perlindungan terhadap pengemudi dan penumpang agar terhindar dari perbuatan kriminal.

"Atau kemudian pihak penghehmudi atau penumpang abis nganter itu WA-WAan itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian ada tombol panic button yang bisa dipakai pengemudi maupun penumpang yang terancam perbuatan pidana. Caranya gimana, penumpang akan mengakses nomor pengemudi atau share location ke tiga orang terdekat," jelas dia.

"Pada aspek keselamatan ini juga diatur menyangkut kenyamanan, pertama harus bersih, pengemudi juga harus berpakaian rapih. Pengemudi juga harus pakai sepatu, kalau nggak dapet nilai jelek. kemudian soal kenyamanan dan peraturan," tambahnya.

Nantinya, aturan pengganti PM 108 tersebut akan berlaku enam bulan sejak diterbitkannya. "Itu di bulan kelima (Mei 2019) berlaku dan akan kita sosialisasi terus menerus," tandasnya.