Ma'ruf Amin: Jangan Cuma jadi Negara Tukang Kasih Sertifikat Halal

JawaPos.com – Meski tumbuh terus, peran ekonomi dan keuangan syariah tanah air masih sangat kecil bagi perekonomian. Di sisi lain, potensi sektor tersebut sangat besar. Karena itu, pemerintah akan merombak Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Mulai lingkup kerja sampai tata kelembagaannya.

Agenda perombakan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta Rabu (13/11). Menurut dia, komite yang lahir pada 2016 itu perlu penyegaran agar kinerjanya maksimal.

"Perannya masih jauh di bawah ekonomi dan keuangan konvensional," ungkapnya.

Sampai Januari lalu, market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,6 persen.

"Khusus perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat pesat. Dalam laporannya tahun lalu, Islamic Finance Development Indicator (IFDI) menempatkan Indonesia di posisi ke-10 dari daftar 131 negara dengan pasar keuangan terbesar.

Sementara itu, Islamic Financial Industry Report 2018 menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 aset perbankan syariah terbesar dunia. Pada saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah Indonesia Rp 447 triliun.

Jumlah itu masih jauh lebih sedikit daripada aset perbankan konvensional yang mencapai Rp 8.068 triliun pada periode yang sama. Ketimpangan tersebut membuat Ma'ruf merasa perlu segera membenahi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mereformasi KNKS, menurut dia, merupakan salah satu upayanya.

"Presiden dan saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," tegasnya. Artinya, pemerintah juga akan merevisi Perpres 91/2016 yang menjadi landasan lahirnya KNKS.

Nanti lingkup kerja KNKS diperluas. Tidak hanya mencakup keuangan syariah, tetapi juga lingkup ekonominya. Struktur kelembagaan KNKS juga diubah. Presiden akan menjadi ketuanya dan Wapres sebagai ketua hariannya.

Ma'ruf bakal menitikberatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada empat hal. Salah satunya memperluas cakupan produk halal.

"Kita jangan hanya menjadi negara tukang memberikan sertifikat halal," ucapnya.

Kemarin Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut ekonomi dan keuangan syariah sebagai modal baru pengembangan ekonomi nasional. Menurut dia, ekonomi syariah lebih inklusif dan sejahtera. Hal itu tidak hanya terjadi di negara dengan mayoritas muslim.

"Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya tingkatkan inklusi keuangan Indonesia, tapi juga bisa menangkal pelemahan global," paparnya.

Perry lantas menyebutkan beberapa inisiatif yang telah diimplementasikan BI untuk mendorong ekonomi syariah. Antara lain, pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain), penguatan kemandirian ekonomi pesantren, dan pemanfaatan zakat serta wakaf yang bisa menjadi sumber pembiayaan.

"Kita juga harus menginisiasi penyusunan kurikulum keuangan syariah dan kampanye halal lifestyle," jelas Perry. Mantan deputi gubernur senior itu juga meminta para pelaku ekonomi syariah memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Saya bertanya ke diri saya dapatkah ekonomi syariah mempercepat kesejahteraan masyarakat. Apakah kita bisa melakukan itu? Jawaban saya adalah iya," ujar Perry.

Perry menguraikan, setidaknya ada lima langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat transformasi digital. Pertama, mendukung digitalisasi perbankan. Selanjutnya, menjamin interlink antara fintech dan perbankan, mendorong inovasi startup, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan, serta memperkuat kolaborasi dan kerja sama antarnegara.

Aset Perbankan di Indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun | Konvensional | Syariah

2011 | 3.655 | 145

2012 | 4.263 | 195

2013 | 4.954 | 242

2014 | 5.615 | 272

2015 | 6.096 | 296

2016 | 6.730 | 357

2017 | 7.387 | 424

2018 | 8.068 | 477

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan