Menkeu Purbaya Soroti Pemda yang Punya Anggaran Surplus: Uangnya Boleh Kita Ambil Nggak?

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya menyoroti soal keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tercatat surplus. Bahkan, uang tersebut cenderung hanya disimpan dan terus mengendap di kas daerah tanpa digunakan apapun oleh Pemda.

Hal ini disampaikan Purbaya saat dirinya menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

"Sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit atau surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun?” tanya Purbaya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selalu pimpinan rapat.

Kemudian, pertanyaan itu dijawab Tito, bahwa sebetulnya daerah itu didorong untuk bisa memiliki surplus anggaran. Salah satu fungsinya bisa dijadikan sebagai cadangan untuk dimanfaatkan pada awal tahun baru.

Namun, kata Tito, ada juga sejumlah daerah yang mencatatkan keuangan defisit pada akhir tahun sehingga mengharuskan mereka ngutang. Salah satunya ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan  Special Mission Vehicle (Kendaraan Misi Khusus) milik Kemenkeu.

"Umumnya kita targetnya mereka harus surplus pak. Supaya ada cadangan dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka kalau nggak mau, harus ngambil dari SILPA atau ngutang, Pak. Dan banyak ada beberapa daerah yang ngutang," jawab Tito.

"Termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI. Karena multi-infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan paham. Target semuanya kita harapkan surplus. Supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja," tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya kembali bertanya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani bahwa apakah anggaran yang surplus di daerah bisa diambil oleh Pemerintah Pusat atau tidak. 

Lantas kemudian Askolani menjawab, bahwa Pemerintah sendiri mengarahkan Pemda untuk bisa memfokuskan belanja. Namun, ia menyebut bahwa anggaran surplus juga bisa disimpang dengan nilai terbatas dan tidak terlalu besar.

"Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak. Di awal tahun tahun depan untuk belanja," ujar Askolani.

Selanjutnya, Purbaya langsung menyinggung Pemda Bojonegoro yang memiliki surplus anggaran mencapai Rp 3 triliun. Dalam hal ini bendahara negara menyoroti keberadaan PT ExxonMobil di daerah tersebut.

Bahkan, Purbaya meminta Pemda setempat untuk bisa memakmurkan para penduduk di Bojonegoro lebih dulu. Adapun tujuannya uang negara bukan hanya untuk nabung, tetapi juga demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Makmurkan lah duduk di situ. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.