Awal Tahun 2025, Sri Mulyani Umumkan APBN Tekor Rp 31,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 mengalami defisit alias tekor.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 pada awal tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Bahkan, realisasi tersebut tercatat menurun dibandingkan dengan kinerja APBN 2024 yang tercatat surplus sebesar Rp 22,8 triliun atau setara 0,10 persen terhadap PDB.

"Sampai dengan akhir Februari pembiayaan anggaran tercapai Rp 220,1 triliun. Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Turun pada Awal Tahun 2025, Sri Mulyani: Saya Mohon Teman-teman Tidak Mendramatisir

"Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," sambungnya.

Lebih lanjut, Menkeu membeberkan bahwa defisit tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara sebesar Rp 316,9 triliun hingga Februari 2025, lebih rendah daripada realisasi belanja negara yang mencapai Rp 348,1 triliun.

Secara rinci, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pendapatan negara Rp 316,9 triliun terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun atau setara 8,6 persen dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Lalu, kepabeanan & cukai yang tercatat Rp 52,6 triliun atau setara 17,5 persen dari target APBN sebesar Rp 301,6 triliun. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun atau setara 14,9 persen dari target APBN senilai RP 513,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sendiri hingga Februari 2025 telah tercatat sebesar Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.621,4 triliun.

Angka tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun atau 7,2 persen dari target. Serta belanja non K/L yang sebesar Rp 136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

"Kita telah mentransfer ke daerah mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9 persen. Persentase ini lebih tinggi dari kecepatan belanja pemerintah pusat," tutupnya.

Editor: Estu Suryowati