
ILUSTRASI. Pemilik kendaraan listrik mengisi daya di SPKLU PLN di Jakarta, Kamis (10/7/2025). (Salman Toyibi/Jawapos)
JawaPos.com - Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis daerah dinilai berpotensi memicu ketimpangan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain membuka celah praktik “akali pajak” lintas wilayah, kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada terkonsentrasinya pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah tertentu saja.
Kepala Teknologi Sistem Transportasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Faris Adnan, mengatakan, perbedaan kebijakan antardaerah memungkinkan munculnya praktik pembelian kendaraan di satu wilayah. Namun, pembayaran pajak dilakukan di wilayah lain yang lebih menguntungkan.
“Ya, kemungkinan bakal ada hal seperti itu ya (ketimpangan), karena balik lagi mungkin orang-orang agak (akan) mengakali peraturan juga mungkin, dia belinya dimana, tapi pajaknya dimana kan bisa terjadi hal-hal seperti itu,” kata Faris di Jakarta, Rabu (6/5).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat distribusi kendaraan listrik tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di daerah yang menawarkan insentif lebih menarik.
“Jadi, ada potensi hal seperti itu bisa terjadi ya, tapi ya balik lagi sepertinya tetap akan ada di beberapa daerah tertentu, lalu mungkin akan meluas di daerah-daerah lain yang menawarkan insentif yang baik juga gitu,” lanjutnya.
Di sisi lain, Faris menjelaskan, pembangunan SPKLU pada dasarnya sangat bergantung pada jumlah kendaraan listrik yang beroperasi di suatu wilayah. Investor akan cenderung masuk ke daerah dengan tingkat permintaan tinggi.
“Lalu soal SPKLU, sebenarnya SPKLU itu kalau saya lihat memang di-drive sama jumlah kendaraannya yang ada di daerah tersebut gitu, jadi ketika jumlah kendaraan banyak, otomatis pebisnis, investor SPKLU tuh akan mau gitu untuk investasi di daerah tersebut,” jelasnya.
Sebaliknya, di daerah dengan jumlah kendaraan listrik yang masih terbatas, investor akan lebih berhitung sebelum menanamkan modal.
“Tapi kalau jumlah kendaraannya dikit, mereka juga masih kayak hitung, ya cukup mungkin perhitungannya cukup lebih detail lah,” imbuhnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
