80 Persen Lembaga Pelatihan Kerja di Jateng Diklaim Belum Berkompeten

JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, sebanyak 80 persen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum berkompeten. Hal ini diklaim menyebabkan penyedia lapangan kerja menurunkan minatnya untuk merekrut peserta didik LPK.

"Separuh lebih LPK di Jateng masih belum berkompeten. Kebanyakan masih menggunakan kurikulum lama dalam pengajaran. Sehingga kurang diterima untuk industri masa kini," kata Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Disnakertans Jateng, Esti Triany Listiawati, Selasa (21/8).

Esti sendiri menyebut, ada seribu lebih LPK di Jateng. Dimana 35 diantaranya milik pemerintah pusat dan provinsi. Sementara sisanya dikelola swasta. Sebagian besar, menurutnya, masih membutuhkan pendampingan.

Sistem pengajaran yang masih menggunakan metode lama, seperti yang disebutkan Esti tadi, ditengarai menjadi penyebab menurunnya minat penyedia lapangan kerja untuk merekrut peserta didik LPK. Di saat bersamaan, jumlah peminatnya pun menjadi menurun dan menyebabkan banyak LPK tutup.

Esti mengatakan, penyedia lapangan kerja masa kini lebih melirik LPK dengan kurikulum modern. Hal ini tentu sejalan dengan perkembangan zaman.

"LPK sekarang harusnya lebih update. Dengan memperbarui kurikulum, alat-alat dan fasilitas teknologi terkini. Lembaga pelatihan menjahit contohnya, kini kurang diminati. Karena yang diajarkan dan fasilitasnya masih itu-itu saja. Komputer juga, kalau cuma word dan excel, sekarang anak SD saja sudah diajarkan," terangnya.

Selain itu, menurutnya, LPK juga harus melakukan sertifikasi. Langkah itu, lanjut Esti, mampu berimbas pada meningkatnya mutu pendidikan yang diajarkan dan tentunya bisa kembali menarik minat masyarakat.

"Sertifikasi tersebut membuktikan jika LPK tersebut berkompeten melahirkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Lulusan pun pastinya bakal memiliki nilai lebih dan kian dilirik perusahaan," tandasnya.