JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara mengenai penolakan Persib Bandung terhadap bonus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hasil patungan Anggota Sipil Negara (ASN). Dia menyebut bonus itu tak bersifat wajib, melainkan secara sukarela.

Baca Juga: Rahmad Darmawan Nakhodai Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025, Persija dan Persis Dominasi Daftar Pemain 

Persoalan bonus hadiah Persib Bandung juara Liga 1 Indonesia 2025/2026 terus bergulir. Pangeran Biru semestinya menerima bonus sebesar Rp 2 miliar, dengan rincian Rp 1 miliar dari uang pribadi Dedi Mulyadi dan Rp 1 miliar lagi dari Pemprov Jabar, namun bukan bersumber APBD melainkan patungan ASN.

Hanya saja, bonus hasil patungan ASN menjadi polemik. Sebab total uang yang terkumpul tak sampai Rp 1 miliar. Bahkan setengahnya tidak, karena hanya Rp 365 juta.

Manajemen Persib pun menolak uang bonus dari sumbangan ASN Pemprov Jabar. Umuh merasa takut dan khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan. Mereka mengembalikan uang yang diberikan untuk menghindari konflik.

Lantas bagaimana respons Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar yang memberi perintah tersebut? Ia mengatakan bahwa bonus Pemprov Jabar sebenarnya tidak wajib.

Artinya, para ASN Pemprov Jabar diberikan kebebasan mau atau bersedia menyumbang bonus untuk Persib Bandung atau tidak.

“Janji (bonus Rp 1 miliar) dari saya pribadi sudah saya tunaikan di depan anggota DPRD. Sumbangan sukarela (dari ASN) ditargetkan Rp 1 miliar," ujarnya di Cirebon beberapa hari lalu.

"Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, apalagi ngambil yang bukan haknya. Jadi kalau ASN mampunya segitu, ya gak papa segitu saja,” tambah Dedi.

Dengan demikian, Persib Bandung hanya menerima bonus sebesar Rp 1 miliar saja dari Dedi Mulyadi. Sementara untuk hadiah dari ASN Pemprov Jabar, manajemen Pangeran Biru memilih untuk menolak dan mengembalikannya. (*)