Pemprov Jatim Siapkan Rp 257 M Antisipasi Inflasi dan Kenaikan BBM

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program perlindungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim itu guna meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Gubernur menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi juga dilakukan untuk mengantisipasi inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab, itu dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.

”Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” kata Khofifah, Minggu (18/9).

Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim total Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.

”Ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas Gubernur Khofifah.

Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis. Sebab, ada kekhawatiran penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.

Menurut dia, hal itu akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Daya beli turun dan tidak diantisipasi, kemiskinan potensial bisa bertambah.

”Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp 257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Khofifah juga meminta bupati/wali kota membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten/kota.

”Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten/kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelas Khofifah.

”Sekali lagi kami mohon bupati/wali kota supaya proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kemiskinan tetap dapat kita turunkan,” tambah Khofifah.