Legislator RI Dorong Perkuat Akses Modal dan Pasar untuk IKM Surabaya

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah memberikan dukungan lebih kuat terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Khususnya dalam aspek pemasaran, permodalan, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta penyediaan tenaga kerja siap pakai.

Hal itu disampaikan BHS saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Cahaya Agro Teknik di Surabaya. PT Cahaya ini memproduksi berbagai peralatan untuk menunjang industri kecil makanan salah satunya mesin sangrai kopi. Menurut BHS, keberadaan IKM Cahaya Agro Teknik patut diacungi jempol karena mampu bertahan lebih dari tiga dekade atau sejak era 1990-an.

“Mereka bisa bertahan dan bahkan berkembang. Juga telah menembus pasar internasional,” ujar BHS ditemui di lokasi, Kamis (10/9).

Meski demikian BHS menyebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satu persoalan utama yang disampaikan pelaku IKM adalah pemasaran. Pelaku usaha mengharapkan dukungan pemerintah maupun DPR RI, khususnya Komisi VII, untuk membantu memperluas pasar produk Cahaya Agro. Kondisi pasar yang mengalami penurunan membuat pelaku usaha membutuhkan strategi promosi yang lebih kuat.

BHS mendorong pelaku IKM untuk memanfaatkan media sosial secara masif. Media sosial menajdi sarana promosi agar produk-produk yang dihasilkan lebih dikenal masyarakat. Selain pemasaran, persoalan permodalan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan.

BHS mengatakan pihaknya akan mendorong agar dukungan permodalan dari pemerintah dapat dipercepat sehingga IKM memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, penguatan IKM sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM.

Politisi Gerindra itu mencontohkan peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri kecil. “Ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil. Karena dengan berkembangnya industri kecil yang ada di Indonesia, tentu peluang untuk penyerapan tenaga kerja juga akan menjadi semakin banyak,” jelasnya. Dalam penyerapan aspirasi tersebut, BHS juga menerima keluhan mengenai kebutuhan tenaga kerja.

Pelaku IKM menginginkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan dapat langsung beradaptasi dengan kebutuhan industri. Menurut BHS, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi, kata dia, perlu lebih aplikatif dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industry. “Ini tentu menjadi satu penekanan, terutama pendidikan-pendidikan vokasi yang lebih aplikatif, siap untuk digunakan untuk industri-industri yang seperti ini,” ujarnya.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah sertifikasi SNI. BHS mengaku heran karena produk Cahaya Agro Teknik disebut telah dipasarkan ke pasar internasional namun belum memperoleh cakupan SNI untuk produk yang dihasilkan.