Viral Videotron di Melawi Kalbar Tayangkan Video Tak Senonoh, Pemkab Minta Maaf

JawaPos.com - Warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dihebohkan dengan viralnya videotron di salah satu jalan di wilayah itu yang menayangkan video porno pada Senin (27/7).

Usai viral, Pemkab Melawi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tayangan tak pantas itu. 

Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 13.04 WIB tersebut sempat terekam warga hingga viral di platform media sosial.

Pemkab menegaskan bahwa materi yang muncul di layar publik itu sama sekali tidak pernah direncanakan, diproduksi, maupun disetujui oleh dinas terkait.

Baca Juga:Berburu Artisan Bakery Viral di Surabaya, Suasana Bak di Korea dengan Spot Foto Paling Estetik

Berdasarkan penelusuran awal, terdapat indikasi kuat bahwa sistem pengelolaan videotron telah di hack atau diakses secara tidak sah oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

Dinas Komunikasi dan Informatika Ambil Langkah Cepat

Mengetahui munculnya tayangan yang melanggar norma dan etika tersebut, tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi langsung bergerak ke lokasi untuk menghentikan operasional videotron.

"Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika langsung mengambil langkah cepat dengan menghentikan penayangan, mengamankan akses pengelolaan videotron, melakukan pemeriksaan terhadap sistem, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," ujar Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, dalam keterangan resminya.

Langkah penguatan benteng keamanan digital kini tengah dilakukan secara intensif demi memastikan celah masuknya akses ilegal dapat ditutup sepenuhnya.

Masyarakat Diimbau Tidak Sebarluaskan Video

Pemkab Melawi menegaskan tidak akan tinggal diam atas insiden kecerobohan keamanan maupun potensi kejahatan siber ini.

Baca Juga:Viral Dugaan Premanisme Ormas di Surabaya, Eri Cahyadi: Jangan Pakai Kekerasan, Indonesia Negara Hukum!

Setiap tindakan penyalahgunaan sistem informasi publik yang mengganggu ketertiban masyarakat dipastikan bakal ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.