Aqua Ambil Air dari Sumur Artesis, WALHI Soroti Dampak Lingkungan, KDM Kaget

JawaPos.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak kaget dengan temuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkaitan dengan sumber air yang diproduksi oleh Aqua menjadi air minum. Organisasi non pemerintah itu justru heran lantaran Dedi Mulyadi tidak mengetahui bahwa Aqua mengambil air dari artesis. Mengingat izin untuk melakukan pengeboran sumur artesis diurus ke pemerintah provinsi.  

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur WALHI Dwi Sawung menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Kamis (23/10). Dia menyampaikan bahwa mestinya Dedi Mulyadi sebagai gubernur mengetahui sumber air Aqua berasal dari sumur artesis, bukan air permukaan. Karena itu, sejak lama WALHI menolak konsesi Aqua di beberapa lokasi. Baik di Jabar maupun wilayah lainnya.

”Kita sudah tahu lama juga sebenarnya, dia (Aqua) bukan mengambil air permukaan begitu. Dia memang mengambilnya ngebor (sumur artesis),” terang Sawung.

Air dari sumur artesis bersumber dari akuifer. Yakni lapisan batuan yang menyimpan air dari proses panjang selama ratusan tahun.

Air dari sumur artesis memang bisa dijadikan sebagai sumber air minum. Dia tidak menampik bahwa air yang tertampung di akuifer juga berasal dari pegunungan.

Apalagi bila yang dijadikan sumber produksi air minum oleh Aqua berada di daerah pegunungan. Yang menjadi sorotan WALHI adalah dampak dari penggunaan air tersebut. 

”Muka tanahnya bisa turun. Tanah itu kan kayak sponge di bawah itu ya. Airnya hilang, jadi kayak turun gitu tanahnya,” kata dia. 

Jika tidak terkendali, Sawung menyatakan bahwa lama kelamaan air pada akuifer bisa habis. Efeknya jangka panjang. Sebab, butuh waktu bertahun-tahun sampai ratusan tahun agar air tertampung di akuifer dan bisa digunakan melalui sumur artesis.

Dengan izin pengeboran dan aktivitas produksi air yang diketahui oleh pemerintah daerah, dia menyatakan bahwa gubernur mestinya juga sudah tahu. Apalagi ada pemasukan ke kas daerah dari aktivitas tersebut. 

”Ini kan sebenarnya persoalan kebutuhan air ya. Air layak minum itu memang kabupaten, kota, terus provinsi itu gagal menyediakan air layak minum untuk semua. Makanya jadi kayak industri air minum kemasan masif,” ujarnya.