Buruh Tani Dapat Hak Kelola Lahan, Targetkan Pendapatan Rp3,8 Juta per Bulan

JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang memulai Program 100 Hari Kerja di sektor pertanian dengan fokus pada pemberdayaan buruh tani miskin. Melalui skema yang diberi nama STARBAK (Satu Hektar untuk Bertani Bangkit), para buruh tani yang selama ini tidak memiliki lahan kini diberi hak kelola atas tanah milik pemerintah daerah.

Pencanangan program dilakukan langsung oleh Bupati Dony Ahmad Munir bersama Wakil Bupati M. Fajar Aldila dan Sekda Tuti Ruswati di Demplot PETAPA RAJA (Pertanian Terpadu Rakyat Sejahtera), Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Senin (19/5).

Sebanyak 20 buruh tani mendapatkan hak kelola atas dua hektare lahan, lengkap dengan fasilitas benih, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), hingga peternakan. Pemerintah daerah menyediakan dukungan penuh untuk memastikan produktivitas lahan yang dikelola secara kelompok.

“Selama ini bantuan pemerintah hanya menyasar petani pemilik lahan. Padahal buruh tani juga punya keterampilan dan pengalaman. STARBAK hadir sebagai jawaban. Pemerintah memfasilitasi lahannya, bantu benih, pupuk, Alsintan, hingga peternakan. Ini wujud keadilan sosial di sektor pertanian,” kata Bupati.

Jika program ini berjalan sukses, tiap buruh tani berpeluang meraih pendapatan hingga Rp3,8 juta per bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata pemberdayaan kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan dalam kebijakan pertanian.

“Inilah gerakan nyata untuk mensejahterakan buruh tani yang selama ini terpinggirkan,” tambahnya.

Hasil panen dari demplot akan dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih yang memiliki fasilitas cold storage, gudang penyimpanan, dan armada distribusi. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan Koperasi Milenial Makmur Juara dari Kecamatan Cimanggung untuk memperkuat pendampingan.

“Selama ini persoalan petani bukan hanya produksi, tapi pemasaran. Kita uji coba koperasi sebagai offtaker STARBAK agar hasil panen petani terserap maksimal,” ungkap Dony.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Sajidin, menyebutkan bahwa program ini lahir dari aspirasi masyarakat, meski belum tercantum secara eksplisit dalam aturan seperti Inmendagri No. 2 Tahun 2025 atau Permendagri No. 86 Tahun 2017.

“Dulu mereka hanya buruh tani, kini diberi hak kelola dan dibina langsung. Ini bukan sekadar bantuan, tapi transformasi sosial berbasis desa,” ujarnya.

Demplot PETAPA RAJA sendiri mengusung sistem pertanian terpadu. Lahan ditanami berbagai jenis sayuran seperti cabai, tomat, pakcoy, sosin, dan buncis. Selain itu, terdapat 26 ekor domba yang limbah kotorannya dimanfaatkan untuk pupuk organik.

Guna mendukung efektivitas program, kelompok tani juga menerima bantuan berupa dua unit cultivator, mesin pengolahan jagung, pipanisasi sepanjang tiga kilometer, serta tangki penampungan air berkapasitas 5.000 liter.

Sajidin menegaskan bahwa bantuan bersifat bergulir. Artinya, keberlanjutan program sangat bergantung pada disiplin manajemen kelompok tani dalam mengelola keuangan dan pola tanam.

“Artinya, bantuan hanya diberikan satu kali, dan keberlanjutannya tergantung pada manajemen keuangan serta pola tanam yang disiplin dari kelompok tani,” tuturnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas produksi, Pemkab Sumedang juga menggandeng BRIN Pusat Riset Hortikultura. Kolaborasi ini ditujukan untuk uji kualitas tanah dan pengembangan varietas unggul.