Polisi Selidiki Kasus 42 Balita Keracunan Makanan Tambahan di Majene

JawaPos.com–Polres Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menyelidiki kasus dugaan keracunan terhadap 42 balita. Saat itu, puluhan balita mengonsumsi makanan tambahan bergizi di kantor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada Senin (6/5).

Kasatreskrim AKP Budi Adi mengatakan, Polres Majene melakukan tindakan cepat dengan melakukan penyelidikan kasus keracunan terhadap 42 balita di Kecamatan Pamboang. Kasus dugaan keracunan balita dilaporkan terjadi, pada acara peluncuran makanan tambahan bergizi yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Majene.

Menurut dia, polisi telah mengambil keterangan dari sejumlah pihak yang membagikan makanan tersebut. Petugas juga mengambil keterangan mengenai peristiwa awal, sehingga dugaan keracunan makanan tersebut terjadi.

”Berdasarkan keterangan awal, pihak BP3APPKB yang telah membagikan sebanyak 200 porsi makanan tambahan bergizi dalam dua kali sajian, untuk dikonsumsi balita dan ibu hamil, sehingga kasus dugaan keracunan terjadi,” terang Budi Adi seperti dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan, 42 anak balita yang diduga keracunan telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamboang.

”Anak balita diduga mengalami keracunan rata-rata berusia dua tahun dan mengalami keluhan yakni muntah lebih dari 10 kali, serta mengalami diare 3-4 kali, serta sakit perut dan mengalami demam,” terang Budi Adi.

Dia mengatakan, pihak Puskesmas Pamboang yang merawat para balita tersebut telah menyatakan bahwa anak balita tersebut mengalami keracunan. Mereka terkontaminasi bahan makanan yang disajikan.

Dia juga mengatakan, Polres Majene telah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi balita diduga keracunan tersebut. Juga telah diperiksa Badan POM Sulbar sebagai kebutuhan penyelidikan.

”Insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses persiapan dan penyajian makanan tambahan, terutama bagi balita dan ibu hamil,” tutur Budi Adi.

Selain itu, menurut Budi Adi, perlu pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan dalam setiap acara pemerintah. Agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi peserta.