Wacana Mengubah Wajah Baru Pasar Wage Tulungagung Menjadi Mal Masih Terkendala Anggaran

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Tulungagung tampaknya ingin mengubah wajah baru Pasar Wage Tulungagung, agar pasar tersebut lebih ramai dan eksis.

Pengembangan Pasar Wage Tulungagung ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Namun, hingga saat ini masih terkendala dana pembangunannya.

Dilansir dari Radar Tulungagung (Grup Jawa Pos), pembahasan yang berangsur lama ini ditegaskan oleh Kepala Disperindag Tulungagung, Tri Hariadi.

Pihaknya mengatakan pengembangan Pasar Wage sudah menjadi pembahasan sejak lama.

Terutama antara Disperindag Tulungagung sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus pasar dengan Komisi C DPRD Tulungagung sebagai mitra kerjanya.

Dari pembicaraan yang dilakukan itu, terdapat dua opsi besar yang kemungkinan bisa diaplikasikan ke Pasar Wage Tulungagung agar kedepan bisa lebih berkembang.

Pertama adalah dibuat menjadi pasar tematik, atau opsi kedua diubah menjadi pasar semi mall.

“Sebenarnya kalau dibuat pasar tematik bisa, kalau dibuat pasar semi mall juga bisa seperti di Kabupaten Magetan itu. Intinya itu dikonsep supaya Pasar Wage bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap bisa hidup,” jelas Tri.

Dia melanjutkan konsep-konsep yang sudah muncul itu tentunya masih memerlukan kajian yang mendalam.

Tanpa kajian, rencana pengembangan Pasar Wage ditakutkan akan buang-buang anggaran.

“Kita sudah bicara dengan komisi C untuk membahas konsep-konsep itu. Tapi memang kajian belum kita lakukan karena masih menyusun konsep itu,” paparnya.

Lantas kapan realisasi pengembangan Pasar Wage Tulungagung akan dilakukan? Tri menjawab yang jelas itu akan sulit dilakukan pada tahun 2024 ini.

Alasan utamanya adalah karena tidak adanya anggaran yang tersedia.

Sementara anggaran untuk pengembangan Pasar Wage Tulungagung tidak termasuk dalam APBD Tulungagung tahun 2024.

Sementara itu Pemkab Tulungagung dapat mengajukan bantuan keuangan ke pemerintah pusat maupun provinsi, namun biasanya usulan semacam itu tidak mudah untuk terealisasi.