Komitmen Tata Kelola BPKH Hingga Sabet Penghargaan Top of Mind Corporate Governance JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

JawaPos.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan transformasi digital tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada jemaah, tetapi juga memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan haji. Melalui digitalisasi, BPKH ingin menghadirkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah ditelusuri oleh masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan menyabet kategori Top of Mind Corporate Governance dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Pimpinan Badan Pelaksana BPKH Bidang Hukum dan Kepatuhan Acep Riana Jayaprawira mengatakan, penguatan tata kelola menjadi salah satu alasan dibentuknya BPKH sebagai lembaga yang mengelola dana haji secara terpisah dari regulator.

Baca Juga:Komdigi: 2026 Babak Baru Transformasi Digital

"Sebelum ada BPKH kan memang uang haji itu dikelola di Kementerian Agama sendiri. Jadi baik sebagai regulator, operator, maupun pengelola dananya itu di Kemenag. Nah ini tata kelolanya kan kurang pas ya, sehingga akhirnya terbentuklah Undang-Undang 34 Tahun 2014 dan uangnya dikelola secara terpisah di BPKH. Nah sehingga tata kelolanya menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut Acep, tata kelola yang baik tidak cukup dilakukan secara manual. Karena itu, BPKH memanfaatkan teknologi informasi agar seluruh proses pengelolaan dana haji menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh jemaah.

"Dengan adanya digitalisasi ya penggunaan teknologi informasi di BPKH, diharapkan tata kelola itu juga menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih mudah di-trace segala sesuatunya, orang mau lihat uangnya juga bisa cepat gitu ya, tidak perlu antre, bisa lihat di HP, di manapun bisa lihat," katanya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui BPKH Apps yang dikembangkan untuk menjawab perubahan ekosistem haji dan umrah yang semakin terdigitalisasi.

Baca Juga:CEO JawaPos.com: Transformasi Digital Butuh Keberanian Mengubah Budaya dan Cara Kerja

Pimpinan Badan Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan, Teknologi dan Informasi Heri Alexander mengatakan aplikasi tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana haji.

"BPKH kemudian melakukan akuntabilitas dan transparansi melalui BPKH Apps. Jadi jemaah haji tahu berapa uangnya, berapa hasil investasinya, dan uangnya dikemanasajakan itu juga tahu," ujarnya.

Selain menyediakan informasi mengenai dana haji, BPKH Apps juga dilengkapi layanan lain seperti e-wallet, fitur Tanya Haji berbasis Artificial Intelligence (AI), hingga fasilitas perencanaan keuangan bagi calon jemaah.