Tingkat Kemunculan Hoax Sosial Politik Paling Tinggi di Sosial Media

JawaPos.com - Berita bohong atau hoax nampaknya masih menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung usai dalam pelaksanaan kontestasi politik. Bahkan, hoax mengenai sosial politik saat ini tingkat kemunculannya adalah yang paling tinggi dibandingkan topik-topik lainnya.

Analis Kebijakan Madya Div Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, tingkat persebaran hoax mengenai sosial politik mencapai mencapai 91,8 persen. Diikuti dengan isu SARA 88 persen, kemudian kesehatan 41,2 persen. 

"Lalu makanan dan minuman juga berbagai penipuan," jelas Sulistyo dalam acara diskusi di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (24/5). Hoax ini, lanjutnya, disebar melalui media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Bentuk hoax secara keseluruhan, yang dominan dilakukan adalah dengan menyebar gambar sebanyak 37,5 persen, tulisan 62,1 persen, dan video 0,4 persen. Sementara media penyebarannya, radio 1,2 persen, email 3,1 persen, media cetak 5 persen, televisi 8,7 persen, web 34,9 persen, aplikasi chat 62,8 persen, dan media sosial 92,4 persen. 

Sulistyo mengatakan, hoax mengenai sosial politik memang sengaja disebar dengan tujuan tertentu. Kemungkinan paling besar adalah menciptakan rasa permusuhan, kecemasan, dan kebencian.

Dengan demikian, Sulistyo berharap agar citizen jurnalisme makin ke depan mampu menciptakan jurnalisme yang sehat. "Jika hoax terus disebar, ini bahaya. Keadaan yang kondusif bisa terganggu," jelasnya.

Walau demikian, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir menilai kondusifitas situasi provinsi saat Pilkada 2018 ini cenderung kondusif. Meski bersyukur, ia menuturkan, adanya dua dugaan atas situasi kondusif tersebut, yakni antara dinamis atau permisif.

"Kita tentu tidak ingin terbangun suasana tenang yang negatif. Jangan golput, pilih calon dengan cara yang rasional," katanya.

Oleh karenanya, ia menegaskan sudah menjadi tugas dan peran para ulama untuk mendorong umat berpastisipasi pada pilkada, dimana Muhammadiyah sendiri, telah menghadirkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar bisa dikenal oleh umat.

Di sisi lain, anggapan kepribadian ganda pada realitas pilkada pun muncul. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, Yuwanto menilai kenyataan di balik pilkada di satu sisi menunjukkan wajah penuh harapan, namun di bagian lain terdapat sisi suram. 

"Calon-calon bersponsor semacam model ini akan menghasilkan pemimpin yang kleptokrasi. Atau pemimpin yang dikuasai para cukong," tegasnya.