JawaPos.com - Tiongkok baru-baru ini meluncurkan rancangan pedoman yang bertujuan untuk memperketat aturan pengembangan dan layanan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif. Hal ini menjadi respons dari massifnya teknologi AI generatif khususnya yang ada di chatbot AI dan sudah mulai banyak hadir di masyarakat.
Komite Teknis Standardisasi Keamanan Informasi Nasional, yang bertanggung jawab untuk menetapkan norma keamanan TI, merilis rancangan tersebut yang menyoroti dua masalah utama: menjaga data pelatihan dan mengatur model bahasa besar atau Large Language Model (LLM) yang digunakan dalam layanan AI generatif.
Dilansir via SCMP, pedoman tersebut mengharuskan pengembang AI hanya menggunakan data resmi untuk pelatihan dan mematuhi pemeriksaan keamanan untuk mencegah pelanggaran data dan pelanggaran hak cipta. Ini merupakan langkah penting dalam mengontrol kualitas dan legalitas data yang dimasukkan ke dalam algoritma ini.
Namun, ketentuan tersebut juga menyebutkan 'sistem daftar hitam' untuk memblokir materi pelatihan apa pun yang mengandung lebih dari lima persen konten ilegal atau berbahaya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang keamanan siber negara tersebut.
Meskipun peraturan ini tampaknya bertujuan untuk memastikan bahwa layanan AI menghasilkan konten yang bertanggung jawab dan legal, peraturan ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang inovasi dan kebebasan berpendapat.
Pedoman tersebut menunjukkan bahwa algoritme harus didasarkan pada model yang diajukan dan dilisensikan oleh pihak berwenang. Hal ini dapat membatasi ruang bagi pengembang untuk bereksperimen dan berinovasi, sehingga mungkin menghambat pertumbuhan teknologi yang memiliki penerapan luas.
Selain itu, peraturan tersebut menambah lapisan pada lembaga sensor pemerintah. Di negara yang 'konten ilegal' sering kali memuat topik politik sensitif seperti status Taiwan, terdapat kekhawatiran bahwa model AI dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan satu narasi.
Selama pengujian internal, chatbot Tiongkok terlihat memberikan beragam respons ketika ditanya tentang status Taiwan, beberapa menolak merespons dan mengakhiri percakapan. Rancangan ini terbuka untuk mendapat masukan dari masyarakat hingga tanggal 25 Oktober.
Meskipun Tiongkok adalah salah satu negara pertama yang memperkenalkan Undang-undang yang mengatur AI generatif pada bulan Agustus, dunia sedang mengamati dengan cermat bagaimana langkah ini akan menentukan masa depan AI, baik di masa depan maupun di masa depan segi teknologi dan kebebasan berekspresi.