KPU Estimasi Kebutuhan Pilwali Surabaya 2024 Capai Rp 200 Miliar

JawaPos.com- KPU Kota Surabaya kembali sudah sibuk menyiapkan agenda kepemiluan. Yaitu, pilkada serentak 2024. Sejauh ini, instansi penyelenggara pemilu itu sudah menyusun rancangan biaya untuk memilih Wali Kota dan Wawali Kota Surabaya. Nilainya diproyeksikan lebih dari Rp 200 miliar. Jumlah tersebut membengkak dibandingkan Pilwali 2020. Saat itu, anggaran pilwali Surabaya mencapai Rp 110 miliar. Artinya, ada kenaikan Rp 90 miliar.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist menyampaikan, jumlah anggaran belum final. Prosesnya masih dikroscek di KPU Provinsi Jatim untuk disinkronkan. Sebab, harus disesuaikan dengan sejumlah regulasi yang baru. ”Angka itu belum final,’’ kata Naafilah.

Dia mengatakan, penyusunan rencana anggaran pilwali itu untuk menindaklanjuti surat permintaan dari menteri dalam negeri (Mendagri). Surat Mendagri keluar akhir Agustus 2021 lalu. Dalam dokumen itu, KPU diminta untuk menyusun rencana kebutuhan biaya (RKB) untuk menghadapi pilkada serentak 2024. ”Nanti pada saatnya RKB segera kami serahkan ke Pak Wali (Wali Kota Eri Cahyadi, Red). Kalau bisa secepatnya,’’ ucap dia.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi menjelaskan alasan di balik membengkaknya rencana anggaran pilwali. Menurut dia, pelaksanaan pilwali 2024 masih ada potensi suasana dalam kondisi pandemi Covid-19. Nah, KPU pun mengantisipasi tahapan pemilihan dengan pola penganggaran yang mengikuti situasi pandemi. ”Inilah yang membuat (anggaran, Red) membengkak,” ujar Subairi.

Setiap tahapan, lanjut dia, kegiatan akan selalu diikuti pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Tujuannya, mencegah potensi penularan Covid-19. Misalnya, kegiatan yang mengundang orang atau massa dilakukan rapid rest. Mulai kegiatan pertemuan di ruang tertutup seperti hotel hingga di ruang terbuka seperti di lapangan. ”Kalau sebelumnya, rapid test jab hanya ketika rekrut petugas ad hoc. Ke depan semua kegiatan wajib menyertakan rapid test Covid-19,’’ papar Subairi.

Menurut dia, itulah yang paling memicu terjadinya potensi pembengkakkan kebutuhan anggaran pilwali 2024. Pola penganggaran, tutur dia, mengikuti prokes dalam setiap tahapan kegiatan.