Khawatir Terjerat Pidana, Lurah di Surabaya Gamang Belanjakan Dakel

JawaPos.com – Pencairan dana kelurahan alias dakel sangat ditunggu warga di 154 kelurahan di Surabaya. Sebab, sampai akhir triwulan ketiga ini, realisasi dakel masih sangat minim. Dari total anggaran Rp 253,9 miliar tahun ini, yang terserap baru Rp 8,2 miliar atau hanya 3,27 persen.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman meminta pemkot untuk segera mencairkan dana itu. Tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya karena warga kelurahan membutuhkannya. Apalagi sudah dianggarkan dalam APBD murni 2022. ’’Artinya ya harus dibelanjakan,’’ kata Fatkur kemarin (11/9).

Anggaran dakel diperuntukkan dua kebutuhan. Yaitu, pembangunan sarana-prasarana (sarpras) kelurahan sebesar Rp 189 miliar. Sampai sekarang, yang terealisasi baru Rp 2,6 miliar. Komponen lainnya, pemberdayaan masyarakat Rp 64,8 miliar. Yang sudah terserap Rp 5,6 miliar.

Mengapa serapan anggaran minim? Menurut Fatkur, selama ini pihak kelurahan khawatir dengan penggunaan dakel. Mereka gamang. Khawatir kalau anggaran itu dicairkan akan berakibat sebagai tindak pidana. Misalnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Padahal, dana sudah siap di setiap kelurahan.

Sebelumnya, pemkot tidak memiliki aturan teknis terkait penggunaan dakel. Minimnya serapan anggaran juga terjadi pada 2021. Saat itu dana yang cair tidak kurang dari 30 persen.

Fatkur menyampaikan, baru-baru ini Bagian Hukum Pemkot Surabaya sudah mengesahkan peraturan wali kota (perwali) sebagai pedoman penggunaan dakel. ’’Tentu ini kabar gembira untuk teman-teman kelurahan,’’ ujarnya.

Dengan disahkannya perwali itu, DPRD berharap seluruh dakel bisa diserap dalam APBD Perubahan 2022. ’’Saya kira tidak ada alasan lagi dakel tidak direalisasikan,’’ tegas politikus PKS itu.

Mochamad Machmud, anggota komisi A lainnya, menambahkan bahwa anggaran dakel sudah tersedia di masing-masing kelurahan. Anggaran setiap kelurahan berbeda-beda. Bergantung usulan RT/RW yang diserap dalam musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel).

Komponen sarpras bisa berupa pembangunan fisik di lingkungan kelurahan setempat. Sedangkan pemberdayaan bisa berupa pelatihan untuk mengembangkan skill warga. Mulai pelatihan menjahit, pembuatan paving, hingga pelatihan cuci motor.

’’Bagian hukum harus melakukan pendampingan ke kelurahan agar tidak ada kekhawatiran dalam menggunakan dakel,’’ papar Machmud.

SERAPAN DAKEL MASIH MINIM

- Pembangunan sarana-prasarana Rp 189 miliar. Realisasi Rp 2,6 miliar.

- Pemberdayaan masyarakat Rp 64,8 miliar. Realisasi Rp 5,6 miliar.

Pembangunan fisik

- Pavingisasi jalan kelurahan

- Pembuatan atau perbaikan saluran lingkungan

- Pembangunan balai RT/RW

- Pembangunan sanggar belajar kelurahan

Nonfisik:

- Pelatihan menjahit

- Pelatihan cuci motor

- Penguatan UMKM

- Pembinaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat

Sumber: Reportase Jawa Pos