Penonaktifan JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran Harus Sesuai Permensos

JawaPos.com - Penonaktifan Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) penerima bantuan iuran (PBI), menurut Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan KCU Surabaya Wiedho Widiantoro, sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 5/2016 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Menurut Wiedho, data PBI dari aktif menjadi nonaktif tersebut berubah lantaran warga dianggap mampu. Berdasar permensos itu, dituliskan bahwa setiap pengubahan data kepesertaan PBI perlu verifikasi dan validasi.

Langkah tersebut dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya untuk disampaikan ke dinas sosial provinsi.

Pengecekan dilakukan langsung dengan mendatangi rumah tangga atau keluarga PBI. ’’Jika di Surabaya oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan program keluarga harapan (PKH). Mereka berkoordinasi dengan kelurahan setempat,’’ ucap Wiedho kemarin (6/10).

Pengecekan dilangsungkan dengan pengisian kolom keterangan terkait status dan keberadaan yang bersangkutan seperti meninggal dunia, nama ganda, mampu, pindah alamat, tidak ditemukan nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, tanggal lahir, atau status.

Menurut Wiedho, BPJS Kesehatan juga sudah berkoordinasi dengan dinsos dan dinkes. Namun, dia tidak mendapatkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut apakah pengecekan ke rumah-rumah itu dilaksanakan dengan maksimal. ’’Sebab, kami hanya bertugas sebagai pelaksana pemberian jaminan,’’ paparnya.

Dia mengatakan, penonaktifan JKN-KIS PBI bermasalah karena ada NIK yang tidak tertulis dalam kartu maupun dalam data. Sebab, saat era Askes, peserta belum diwajibkan memiliki NIK. Di era BPJS saat ini, peserta diharuskan pakai NIK. Jadi, menurut dia, banyak warga yang memiliki kepesertaan ganda. Sebab, sebelum menerima kepesertaan PBI, warga membuat kepesertaan JKN-KIS mandiri. ’’Jadi, penonaktifan JKN-KIS PBI sekaligus merapikan data-data,’’ papar Wiedho.

Pihak BPJS sudah menyosialisasikan penonaktifan JKN-KIS PBI. Yakni, melalui kader JKN. Penonaktifan tersebut masih dilangsungkan hingga November 2019. Karena itu, dia memberikan saran agar pemerintah kota nanti bisa lebih siap sebelum melakukan penonaktifan. ’’Pelaksanaannya seharusnya sesuai Permensos 5/2016 dan dimaksimalkan agar tepat sasaran,’’ jelasnya.