Diultimatum Presiden, Warga Jatim Masih Banyak Yang Ogah Pakai Masker

"Di warung-warung, di tempat tongkrongan masih banyak ditemui mereka-mereka yang kurang mematuhi protokol kesehatan," ujarnya ditemui di sela pemantauan kawasan tertib physical distancing di Jalan Raya Darmo Surabaya, Sabtu (4/7) dini hari, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, sepekan pascaultimatum Presiden Joko Widodo agar terjadi penurunan angka Covid-19 di Jawa Timur, pihaknya melihat masih ada beberapa titik dimana masyarakat tidak menggunakan masker.

Sebagai salah satu upaya, kata dia, yakni dilakukan penyebaran dan pembagian masker melalui Gerakan Jawa Timur Bermasker, termasuk bantuan dari Presiden Jokowi sebanyak dua juta masker.

"Sudah kami lakukan gerakan dan kami tak akan berhenti menyebarkan masker secara masif, terutama di kawasan Surabaya Raya yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik," ucapnya yang didampingi Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Ia juga melihat bahwa saat malam hari di beberapa ruas jalan di Surabaya, banyak orang bersepeda, mulai tua, remaja, hingga anak-anak yang setelah itu berkumpul di Taman Bungkul.

"Ketika kami tanya, kenapa bersepeda ramai-ramai malam hari? Jawabannya karena bosan atau suntuk di rumah dan ingin jalan-jalan. Jika seperti ini terus, bagaimana bisa turun angka Covid-19?" ucapnya mempertanyakan.

Terkait kawasan tertib physical distancing, perwira tinggi TNI bintang dua tersebut menyampaikan di Kota Surabaya diberlakukan di sepanjang Jalan Raya Darmo, Jalan Pandegiling dan Jalan Tunjungan mulai pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB, serta pukul 21.00 WIB hingga 12.00 WIB khusus Sabtu malam sampai Minggu siang.

"Pemberlakuan kawasan tertib physical distancing dan jam malam di kawasan Surabaya Raya ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19," tuturnya.

Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik bahkan juga diberlakukan jam malam. "Ini hasil kesepakatan Forkopimda Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Lokasi kawasan tertib diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah," ujarnya. (*)