Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.18 WIB

Gara-gara KTP Dipinjam untuk Beli Alphard, Seorang Sopir di Surabaya Gagal dapat Bansos 

Pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital oleh agen dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital oleh agen dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengungkapkan, hingga saat ini, program Perlinsos Digital telah menjangkau 1.004.298 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pahlawan. 

Namun, di balik masifnya pendataan tersebut, petugas di lapangan menemukan sejumlah anomali mengejutkan yang membuat warga kurang mampu gagal menerima bantuan.

Salah satu kasus ironis ditemukan di kawasan Manyar. Seorang warga yang kondisi rumah dan sosial ekonominya sangat memprihatinkan, justru tercoret dari daftar penerima bansos, karena sistem mendeteksi dirinya memiliki mobil mewah Toyota Alphard.

"Tapi setelah ditanya, dia driver. STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," ungkap Eddy, Sabtu (3/10).

Eddy menjelaskan, praktik 'pinjam nama' untuk kepemilikan aset ini sangat merugikan warga prasejahtera. Ketidaksesuaian administrasi semacam ini secara langsung memengaruhi pemeringkatan desil warga miskin, sehingga mereka dianggap mampu oleh sistem.

"Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," ujarnya.

Merespons temuan ini, Eddy mendesak keras masyarakat yang STNK kendaraannya masih atas nama orang lain agar segera melakukan proses balik nama. Ia menegaskan, tertib administrasi adalah kunci utama keadilan sosial.

"Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," terang dia.

Untuk mengakselerasi akurasi data Perlinsos Digital, Pemkot Surabaya menerjunkan 14 ribu agen yang terdiri dari camat, lurah, ASN Pendamping, Ketua RT/RW, hingga pendamping PKH untuk menyisir warga dari pintu ke pintu. Kegiatan ini telah dilangsungkan sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026.

Editor: Kuswandi
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore