APBN Jatim Surplus Rp 57,56 Triliun hingga Mei 2026, Pendapatan Negara Tembus Rp 106 Triliun

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga Mei 2026, masih positif dengan surplus Rp 57,56 triliun.

Pada periode yang sama, pendapatan negara di provinsi tersebut menembus Rp 106,08 triliun. Angka ini telah memenuhi 35,13 persen dari target APBN Jawa Timur 2026, yakni sebesar Rp 301,95 Triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I, Max Darmawan mengatakan bahwa perekonomian di Jawa Timur hingga Mei 2026 menunjukkan ketahanan yang solid. 

Baca Juga:Nadiem Bantah Rp 9,9 Triliun untuk Pengadaan Chromebook, Klaim Tidak Sampai 1 Persen dari yang Dianggarkan

"Didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif," ujar Max dalam Media Briefing Triwulan II di Kantor OJK Jawa Timur, Surabaya, Selasa (23/6).

Hingga akhir Mei 2026, Max menyebut APBN terus optimal berperan sebagai sholat absorber (peredam kejut) dan penggerak ekonomi di Jawa Timur. Terbukti, realisasi pendapatan negara regional Jatim tumbuh kuat. 

Dari angka Rp 106,08 Triliun, penerimaan pajak masih menjadi penopang utama pendapatan negara di Jawa Timur, yakni Rp 46,86 triliun atau sekitar 32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 143,53 triliun. 

Di urutan kedua ada kepabeanan dan cukai. Kemenkeu mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 55,48 triliun, tumbuh 0,68 persen secara yoy. Angka ini juga setara 36 persen dari target, yakni Rp 151,7 Triliun.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkontribusi sebesar Rp 3,74 Triliun. Meskipun angkanya tak sebesar pajak dan bea cukai, realisasi PNBP paling besar karena mencapai Rp 59,9 persen dari target Rp 6,24 Triliun," imbuhnya.

Lebih jauh, Kinerja Belanja Negara juga tidak kalah moncer. Max menyebut realisasi Belanja Negara di Jawa Timur hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 48,52 triliun. Angka ini setara 42,9 persen dari target Rp 113,04 triliun. 

"Hal ini mencerminkan percepatan eksekusi anggaran di awal tahun, terutama didorong oleh peningkatan belanja pegawai, barang, dan belanja modal yang tumbuh secara signifikan," terang Max.