Kronologi Penipuan SK ASN Palsu di Gresik, Terbongkar Setelah Korban Datang ke Kantor Bupati

JawaPos.com - Masyarakat dihebohkan dengan kasus dugaan penipuan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik. Modusnya pun menggunakan SK pengangkatan palsu yang mencatut nama pejabat daerah.

Kabid Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Gresik, Imam Basuki, mengatakan kasus penipuan ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial SE datang ke Kantor Bupati Gresik, Senin (6/4) lalu.

Tak tahu dirinya menjadi korban penipuan, SE datang ke kantor Bupati Gresik dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan seragam dinas ASN lengkap dan bersemangat untuk mulai bekerja di instansi tersebut.

Baca Juga:Haji Furoda 2026 Ditiadakan, Kemenhaj Wanti-wanti Marak Penipuan

“Awalnya saya kira PNS mutasi. Tetapi dia bilang ditempatkan di Bagian Humas. Padahal, nomenklatur Bagian Humas sudah lama tidak ada dan berganti menjadi Prokopim,” ucapnya, dikutip Jawa Pos Radar Gresik, Jumat (10/4).

Kecurigaan semakin kuat setelah dokumen yang dibawa SE diperiksa secara fisik. Meski SK pengangkatan PNS 2024 yang dibawa telah dilegalisir, ditemukan kejanggalan serius pada bagian tanda tangan yang tidak sesuai.

“Namanya (pejabat) benar, tapi tanda tangannya berbeda jauh. Ini jelas indikasi pemalsuan,” imbuh Imam Basuki. Setelah kejadian ini, SE merasa sangat terpukul menjadi korban dugaan penipuan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, mengatakan bahwa dirinya telah mendapat laporan kasus ini.

Baca Juga:Cara TikTok LIVE Buka Peluang Kreator Muda Masuk Industri Musik

Pihaknya pun tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap aktor di balik layar. “Kami masih melakukan pendalaman terkait asal-usul dokumen tersebut dan siapa saja yang terlibat,” ujar Agung.

Pemkab Gresik mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran menjadi PNS melalui jalur belakang atau oknum tidak resmi. Rekrutmen ASN sepenuhnya dilakukan transparan melalui mekanisme resmi tanpa biaya apa pun.