Terancam Dilarang Beroperasi di Jatim, inDrive Jelaskan Alasan Mangkir Audiensi Tiga Kali

JawaPos.com - Perusahaan transportasi online inDrive akhirnya buka suara mengenai ancaman larangan beroperasi di wilayah Jawa Timur usai demonstrasi besar-besaran ojol di depan Kantor Gubernur, Selasa (20/5).

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa di Jatim menghasilkan dua kesepakatan. Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memberikan SP-1 kepada aplikator yang tidak menghadiri audiensi, yakni Shopee, Maxim, Lalamove.

Kedua, Dishub akan mengirim surat usulan Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Komdigi untuk melarang beroperasinya aplikasi inDrive di wilayah Jawa Timur, dikarenakan tidak adanya itikad baik untuk melakukan mediasi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim undangan mediasi sebanyak tiga kali kepada inDrive, namun perusahaan tersebut tidak hadir.

"Etikat baiknya tidak ada, dia kantornya tidak jelas. Karena itu kita lakukan punishment. Kita usulkan ke Ibu Menteri Komdigi untuk tidak boleh beroperasi di Jawa Timur," tutur Nyono seusai menemui massa aksi, Selasa (20/5).

Tidak ingin spekulasi meluas di masyarakat, Communication Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan menjelaskan alasan ketidakhadiran pihaknya dalam audiensi yang digelar DPRD Jatim sehari sebelum aksi.

"Hal tersebut disebabkan oleh kendala koordinasi internal yang sedang kami benahi. Namun, kami tetap menjalin komunikasi secara aktif kepada Dishub Jatim dan Komdigi," tutur Wahyu dalam keterangannya, Jumat (23/5).

Terkait belum adanya kantor perwakilan di Jawa Timur yang menjadi salah satu alasan keputusan Dishub, Wahyu menyebut dalam waktu dekat, pihaknya akan membuka kantor resmi di Kota Surabaya.

"Informasi yang kami terima, operasional inDrive di Jatim dihentikan karena belum memiliki kantor perwakilan. Kami segera membuka kantor resmi di Surabaya sebagai bagian dari penyesuaian administratif," imbuhnya.

Lebih lanjut setelah aksi besar-besaran Selasa lalu, inDrive sudah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para mitra pengemudi di Kota Surabaya. Forum ini digelar untuk menanggapi tuntutan yang disampaikan.

"Dalam forum diskusi itu, salah satu isu utama yang dibahas adalah usulan perubahan status kemitraan pengemudi dari freelance menjadi karyawan. Namun, mayoritas pengemudi menolak perubahan status tersebut," ujar Wahyu.

Mayoritas driver lebih memilih mempertahankan fleksibilitas sebagai mitra freelance. Wahyu menegaskan bahwa inDrive berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. 

"Kami juga tetap konsisten dalam menerapkan skema komisi yang rendah. Bahkan saat ini terendah di antara penyedia transportasi daring lainnya guna memastikan kesejahteraan mitra pengemudi," tukasnya. (*)